DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan 2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah 3. Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah 4. Penyelenggaraan Jamkesda 5. Penganggaran 6. Peran Serta Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan karena pendataan oleh lembaga atau instansi yang berwenang masih terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Pusat atau Penerima Bantuan Iuran Provinsi sehingga tetap memerlukan program pendamping di daerah dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI Dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan tertentu.
5.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program pendampingan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin agar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Pusat dan Penerima Bantuan Iuran Provinsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
6.Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut dengan PBI adalah keluarga dan/atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
7.Penerima Bantuan Iuran Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Provinsi adalah keluarga dan atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8.Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkesda.
9.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pati yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pati yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
13.Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan sosial dan pemutahirannya dilakukan secara periodik.
14.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan perubahan data Peserta Jamkesda yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan dan Dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan :

a.asas kemanusiaan;
b.asas kemanfaatan; dan
c.asas keadilan.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda untuk memberikan jaminan kesehatan bagi peserta jamkesda agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip :

a.keterbukaan;
b.kehati-hatian;
c.akuntabilitas; dan
d.portabilitas.

BAB III

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

(1)Calon Peserta Jamkesda terdiri atas :
1. a.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi;
2. b.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi.
(2)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bayi baru lahir dari :
  1. 1.ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi;
  2. 2.ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; dan
  3. 3.ibu atau pasangan PBI atau PBI Provinsi yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.
2. b.pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
3. c.korban bencana pascabencana;
4. d.pekerja yang memasuki masa pensiun dan/atau tidak produktif;
5. e.anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
6. f.tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan
7. g.PMKS yang belum menjadi peserta BPJS.
(3)PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas :
1. a.anak balita terlantar;
2. b.anak terlantar;
3. c.anak yang berhadapan dengan hukum;
4. d.anak jalanan;
5. e.anak dengan kedisabilitasan;
6. f.anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7. g.anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8. h.lanjut usia terlantar;
9. i.penyandang disabilitas;
10. j.tuna susila;
11. k.gelandangan;
12. l.pengemis;
13. m.pemulung;
14. n.kelompok minoritas;
15. o.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
16. p.orang dengan HIV/AIDS;
17. q.korban penyalahgunaan NAPZA;
18. r.korban trafficking;
19. s.korban tindak kekerasan;
20. t.pekerja migran bermasalah sosial;
21. u.korban bencana alam;
22. v.korban bencana sosial;
23. w.perempuan rawan sosial ekonomi;
24. x.keluarga bermasalah sosial psikologis;
25. y.komunitas adat terpencil;
26. z.perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; aa. penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; bb. penderita Thalassaemia Mayor; dan cc. penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Pasal 6

(1)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(2)Pendataan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari PPK yang menangani persalinan bayi tersebut.
(3)Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan, korban bencana pascabencana, pekerja yang memasuki masa pensiun dan anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
(4)Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari kepala rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan.
(5)PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(6)Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, kepala PPK, kepala lembaga kesejahteraan sosial yang tidak cermat dalam memberikan surat keterangan.
(7)Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Dinas yang membidangi urusan sosial yang tidak cermat dalam memberikan surat rekomendasi.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), berupa :
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.

Pasal 7

(1)Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperoleh dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan data dari institusi yang berwenang dan secara periodik dilakukan pemutakhiran.
(2)Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pendataan dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan sosial.

Pasal 8

(1)Peserta Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi urusan sosial dengan jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Setiap peserta memperoleh Kartu Identitas Peserta atau Nomor Registrasi Peserta.

Pasal 9

(1)Perubahan data peserta Jamkesda terdiri atas penambahan dan pengurangan.
(2)Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
1. a.peserta meninggal dunia;
2. b.pindah alamat diluar kabupaten;
3. c.tidak lagi memenuhi keabsahan peserta;
4. d.berganti menjadi bukan PBI; dan
5. e.naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.
(3)Penambahan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kejadian yang menyebabkan seseorang dan/atau keluarganya memenuhi kriteria menjadi peserta jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mendapat pembuktian keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Ketentuan mengenai pengurangan dan/atau penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas yang membidangi urusan sosial.
(5)Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan sosial dan telah dilakukan rekonsiliasi bersama Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
(6)Rekonsiliasi terhadap perubahan data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…