DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD dan Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. h.Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.181.691.961.101,00
b.Belanja Rp 1.834.8333.717.380,00
c.Transfer Rp 301.426.601.335,00 Surplus Rp. 45.431.642.386,00
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 319.036.055.310,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp.301.036.055.310,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.346.467.697.696,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.914.286.101,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan : Rp. 2.139.777.675.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 2.181.691.961.101,00 Selisih Lebih : Rp. 41.914.286.101,00
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 303.554.577.620,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan : Rp. 2.138.388.295.000,00
2. 2.Realisasi Belanja : Rp. 1.834.833.717.380,00 Selisih Lebih : Rp. 303.554.577.620,00
c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 662.556.665,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah perubahan : Rp. 302.089.158.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 301.426.601.335,00 Selisih Lebih : Rp. 662.556.665,00
d.Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 255.268.135.614,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah perubahan : Rp. 300.699.778.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 45.431.642.386,00 Selisih Lebih : Rp. 255.268.135.614,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 318.699.778.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 319.036.055.310,00 Selisih Lebih : Rp. 336.277.310,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 18.000.000.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 18.000.000.000,00 Selisih Lebih : Rp. 0,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 300.699.778.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 301.036.055.310,00 Selisih Lebih : Rp. 336.277.310,00

Pasal 4

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset : Rp 4.058.238.306.203,88
b.Jumlah Kewajiban : Rp 22.586.868.107,00
c.Jumlah Ekuitas : Rp 4.035.651.438.096,88
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas : Rp 4.058.238.306.203,88

Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 347.541.156.596,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2015 : Rp 269.893.214.868,00
b.Arus kas dari aktifitas operasi : Rp. 300.468.270.901,00
c.Arus kas dari aktifitas Investasi : Rp. (285.622.176.085,00)
d.Arus kas dari aktifitas Pendanaan : Rp. 305.332.700,00)
e.Arus kas dari aktifitas transitoris : Rp 12.227.873.592,00 Kenaikan/Penurunan Kas : Rp 27.379.301.108,00
f.Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2015 : Rp. 297.272.515.976,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 4.701.150,00
h.Kas di Bendahara Penerimaan : Rp. 14.941.358,00
i.Kas di BLUD : Rp. 34.853.967.488,00
j.Kas Lainnya (Kas di JKN) : Rp. 15.395.030.624,00
j.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015 : Rp. 347.541.156.596,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan : Rp. 2.582.559.064.320,00
b.Beban : Rp. 2.345.939.717.291,10
c.Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional : Rp. 236.619.347.028,90
d.Surplus /(Defisit dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 491.866.611,00
e.Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa : Rp. 237.111.213.639,90
f.Pos Luar Biasa : Rp 167.598.000,00 Surplus/(Defisit)-LO : Rp. 236.943.615.639,90

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp. 318.699.778.810,00
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih : Rp. 318.730.722.610,00 Sub Total : Rp. (30.943.800,00)
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp. 346.467.697.696,00 Sub Total : Rp 346.436.753.896,00
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya : Rp 30.943.800,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir : Rp. 346.467.697.696,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal : Rp.1.648.921.487.323,24
b.Surplus/(defisit)-LO : Rp. 236.943.615.639,90
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Rp.2.149.786.335.133,74
d.Ekuitas Akhir : Rp 4.035.651.438.096,88

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
5. 5.Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
6. 6.Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
7. 7.Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
8. 8.Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
9. 9.Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
10. 10.Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
11. 11.Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan ;
h.Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…