DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur Penyertaan Modal ke dalam PDAM Tirta Bening dan PD BKK Tayu pada Perubahan APBD yang menetapkan batasan istilah ke dalam pengaturannya. Mengatur tentang Obyek, Sumber dan Besaran Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal daerah, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/ Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; SALINAN
d.bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati maka perlu adanya Penyertaan Modal berupa Aset Tanah, serta untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal disetor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pemenuhan persyaratan izin prinsip dalam rangka Konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) se Jawa Tengah menjadi PT. BPR BKK JAWA TENGAH;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati Berupa Aset Tanah dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI BERUPA ASET TANAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN TAYU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Obyek penyertaan modal Daerah adalah :
1. a.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati; dan
2. b.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu.
(2)Sumber dana penyertaan modal Daerah adalah dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017.
(3)Besaran penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati berupa sebidang tanah senilai Rp. 8.916.555.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Hak Pakai Nomor 110 terletak di desa Sugiharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati; dan
2. b.penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu sebesar Rp. 134.333.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu, sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :
1. a.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp. 54.028.860.739,00 (lima puluh empat milyar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu sebesar Rp. 537.833.784,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Oktober 2017 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2017). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI BERUPA ASET TANAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN TAYU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017 I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pembagian hasil usaha / deviden, perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah (investasi) sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMD. Dengan peningkatan kinerja BUMD diharapkan akan meningkatkan hasil usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan pembagian hasil usaha sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Penyertaan Modal (investasi) ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati berupa aset tanah dilakukan dengan pertimbangan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pati yang akan dijadikan penyertaan modal tersebut saat ini telah ditempati sebagai kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, sehingga untuk optimalisasi pemanfaatan aset tanah tersebut perlu dipindahtangankan kepada PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Penyertaan Modal Daerah (investasi) ke dalam Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) TAYU adalah dalam rangka Konsolidasi/ penggabungan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Se Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah, yaitu untuk memenuhi persyaratan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 12 % Perseroda BPR BKK JATENG yang membutuhkan tambahan Modal disetor sebesar Rp. 110 Milyar, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyetorkan modal sebesar Rp. 65 Milyar, sedangkan Rp. 45 Milyar dibagi sesuai proporsi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Pemerintah Kabupaten Pati dengan porsi modal setor sebesar 0,27 % maka berkewajiban menambah modal disetor sebesar Rp. 134.333.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 108

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…