DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 1 Diantara Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni angka 9a 2. Pasal 8 Ketentuan Pasal 8 diubah 3. Pasal 14 Ketentuan Pasal 14 diubah 4. Pasal 26 Ketentuan Pasal 26 diubah 5. Pasal 38 Ketentuan Pasal 38 diubah 6. Pasal 44 Ketentuan Pasal 44 diubah 7. Pasal 50 Ketentuan Pasal 50 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang...
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan...
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 94).
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
24.Peraturan...
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Diantara Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni angka 9a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Retribusi...
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentiangan orang pribadi atau badan.
6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah, yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya. 9a.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10.Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
11.Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
12.Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
13.Ikan...
13.Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
14.Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
15.Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
16.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17.Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
18.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
19.Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
20.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
21.Tempat...
21.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
22.Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan ternak.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29.Kas...
29.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
30.Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
32.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
33.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a.tarif retribusi pemakaian tanah, bangunan, ruangan, kendaraan, dan alat-alat berat/alat besar dan peralatan bengkel : No... SATUAN BESARNYA NO JENIS KEKAYAAN DAERAH RETRIBUSI KETERANGAN PEMAKAIAN ( Rp ) 1 a. pemasangan sarana/media luar ruang m²/tahun 60.000
b.pemasangan reel ban m²/bulan 1.500
c.pemasangan pompa air m²/bulan 4.000
d.penjualan tanaman hias, ukiran, dan patung m²/bulan 5.000 Kesenian
1. 2.a. tambak dinas ha/tahun 5.000.000
b.sawah m²/tahun 1.000 c.dihapus
d.dihapus
e.tegal m²/tahun 700
1. 3.a. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota m²/tahun 25.000 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota m²/tahun 20.000 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota m²/tahun 15.000
b.untuk usaha/perusahaan/industri, beserta Halamannya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota m²/tahun 13.000 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota m²/tahun 10.000 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota m²/tahun 9.000
c.pemasangan jembatan di atas bangunan jalan/pengairan 1) untuk rumah tangga m²/tahun 2.000 2) untuk usaha/perusahaan/industri m²/tahun 8.000
1. 4.rumah dinas
a.radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan unit/bulan 275.000 luas bangunan 36 m² atau lebih
b.radius 6 s/d 9 km dari pusat kota, dan luas unit/bulan 180.000 bangunan 36 m² atau lebih
c.radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas unit/bulan 125.000 bangunan 36 m² atau lebih
d.radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan unit/bulan 180.000 luas bangunan kurang dari 36 m²
e.radius 6 sampai dengan 9 km dari pusat kota, dan unit/bulan 130.000 luas bangunan kurang dari 36 m²
f.radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas unit/bulan 80.000 bangunan kurang dari 36 m²
1. 5.1. pemakaian ruangan diluar kepentingan kedinasan
a.aula besar luas di atas 100 m² 600.000 850.000 untuk siang hari untuk malam hari 1.100.000 untuk siang malam
b.aula besar dengan fasilitas AC 850.000 950.000 untuk siang hari untuk malam hari 1.350.000 untuk siang-malam
c.aula kecil Luas di bawah 100 m² 350.000 500.000 untuk siang hari untuk malam hari 650.000 untuk siang-malam
d.aula kecil dengan fasilitas AC 500.000 650.000 untuk siang hari untuk malam hari
e.kantin/koperasi/pertokoan/usaha lain per m²/bulan 8.000
f.ruang kelas per hari/ruang 100.000
g.asrama orang/hari 10.000
h.Mess...
h.Mess per kamar/hari 60.000
i.ruang makan asrama/mess per hari 35.000
j.Wisma/sewa kamar per kamar/bulan 350.000 300.000 Lantai bawah Lantai atas
k.ruang laboratorium komputer/bahasa untuk per hari 100.000 kepentingan dinas
l.ruang laboratorium untuk kepentingan swasta per hari 175.000 Tarif Sesuai dengan2. pemakaian ruangan untuk kepentingan kedinasan peraturan yang berlaku
1. 6.pemakaian peralatan sound sistem di luar per hari 300.000 - kepentingan kedinasan
2. 7.Stadion Joyokusumo
a.outdoor untuk event 1) halaman parkir per hari 600.000 tertentu atau 2) semua lapangan basket per hari 300.000 kegiatan 3) semua lapangan bola volly per hari 350.000 komersial 4) lapangan sepak bola per hari 350.000 5) lapangan atletik per hari 600.000 6) indoor (lapangan tenis) per hari 600.000
b.penggunaan lahan 1) wahana mainan per m²/jam 500 2) dagangan/warung/sejenisnya per m²/jam 200
1. 8.gedung kesenian
a.kegiatan komersial per hari 300.000
b.kegiatan non komersial/latihan per hari 5.000 8a. Rusunawa
1. 1.Lantai I
2. 2.Lantai II
3. 3.Lantai III
4. 4.Lantai IV
5. 5.Lantai V Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000
6. 9.kamar mandi/toilet umum
a.mandi sekali pakai 2.000
b.buang air besar sekali pakai 1.000
c.buang air kecil/kencing sekali pakai 1.000
1. 10.peralatan/kendaraan dan alat-alat berat
a.dump truck per hari 300.000 Harga pasar
b.truck bak kayu per hari 250.000 Harga pasar
c.buldoser per jam 150.000 Harga pasar
d.mesin gilas 8/12 ton per hari 225.000 Harga pasar
e.mesin gilas 6/8 ton untuk pengusaha per hari 175.000 Harga pasar
f.mesin gilas 6/8 ton untuk desa per hari 75.000
g.tandem roller 6/8 ton per hari 150.000 Harga pasar
h.tandem roller 2,5 ton per hari 100.000 Harga pasar
i.sheep foot per hari 500.000 Harga pasar
j.hard stamper per hari 150.000 Harga pasar
k.genset 30 WA per hari 150.000 Harga pasar
l.kompresor per jam 35.000 Harga pasar
m.aspal sprayer per hari 75.000 Harga pasar
n.drill hummer per hari 150.000 Harga pasar
o.chain saw per hari 100.000 Harga pasar
p.armroll selain untuk kepentingan umum per hari 100.000 Harga pasar
q.Mobil...
q.mobil tangki air (kecuali untuk kepentingan per hari 250.000 Harga pasar sosial)
r.mini walker per hari 75.000 Harga pasar
s.whell loader clark 35 B per jam 100.000 Harga pasar
t.container selain kepentingan umum per hari 20.000 Nilai sosial
u.pemotong rumput per hari 50.000 Harga pasar
v.excavator (backhoe) per jam 150.000 Harga pasar
w.trailer (sekali jalan dalam lingkup Kab. Pati) sekali jalan 750.000 Harga pasar
x.loader backhoe JCB per jam 150.000 Harga pasar
y.Ponton per bulan 7.000.000 Harga pasar
z.Aero Platrom per jam 75.000 Harga pasar
1. 11.Gedung Olah Raga (GOR)
a.GOR untuk komersial per hari 750.000
b.non komersial per hari 400.000
c.penggunaan halaman GOR (komersial) per hari 400.000
d.penggunaan halaman GOR (non komersial) per hari 250.000
e.kios GOR per m²/bln 12.500
1. 12.Dihapus
2. 13.sektor kelautan dan perikanan
a.cold storage besar (di atas 600 m²) unit/bulan 2.000.000
b.cold storage Kecil (di bawah 600 m²) unit/bulan 1.000.000
c.gudang pasar pengecer ikan unit/bulan 1.000.000
d.pondok boro besar (200 m²) unit/bulan 200.000
e.pondok boro kecil (di bawah 200²) unit/bulan 100.000
f.gudang basket unit/bulan 100.000
g.gudang ice storage unit/bulan 10.000
h.gudang pengolahan ikan unit/bulan 1.000.000
i.lantai prosessing m²/bulan 5.000
b.Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah NO JENIS PELAYANAN METODE ANALISA TARIF Rutin
1. 1.Kualitas Air
a.Mikrobiologis 1) Bakteriologis (MPN) 2) Identifikasi 3) Koloni Hitung
b.Fisika 1) Suhu 2) Rasa 3) Bau 4) Warna 5) Kekeruhan Tabung ganda Tabung ganda Media agar Pemuaian Organoleptik Organoleptik Spektrofotometrik Spektrofotometrik 50,000 70,000 90,000 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000
c.Kimia...
c.Kimia 1) Aluminium 2) Nikel 3) Arsen 4) Besi 5) Flourida 6) Mangan 7) Nitrite 8) Nitrate 9) Kesadahan 10) Clorida 11) pH 12) Zat Organik 13) Sulfat 14) TDS 15) Cromium 16) Turbidity 17) Cyanida 18) Cadmium 19) Perak 20) Detergen 21) Phosfat 22) Zinc Spektrofotometrik Spektrofotometrik palintest Spektrofotometrik Palintest palintest palintest palintest tetrimetri tetrimetri potensiometrik tetrimetri Spektrofotometrik fotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik 20,000 20,000 25,000 17,500 17,500 17,500 15,000 15,000 20,000 10,000 5,000 15,000 17,500 5,000 30,000 10,000 20,000 35,000 20,000 20,000 20,000 20,000
1. 2.Pemeriksaan darah
a.hemoglobin
b.leukosit
c.eritrosit
d.laju endapan darah
e.trombosit
f.retikulosit
g.hematokrit
h.diffcount
i.CT (masa pembekuan)
j.BT (masa perdarahan)
k.golongan darah + Rhesus
l.golongan darah
m.limfosit plasma biru
n.darah rutin
o.darah lengkap
p.hematologi analyzer haemoglobin-cyanida manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual QBC 5.000 5.000 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 5.000 7.000 5.000 12.500 22.500 37.500 35.000
1. 3.pemeriksaan urine lengkap Makroskopis 15.000
2. 4.analisa...
3. 4.analisa sperma manual 30.000
4. 5.Kimia Klinik
a.SGOT kinetik 13.000
b.SGPT kinetik 13.000
c.Bilirubin fotometrik 30.000
d.Cholesterol CHOD-PAP 20.000
e.Trigliserid GPO-PAP 20.000
f.HDL/LDL chylomicron 22.000
g.Urea barthelot 13.000
h.Creatin CK-NAC, Kinetic 13.000
i.Protein biuret 15.000
j.Albumin BCG 15.000
k.Glukose GOD-PAP 7.500
l.Uric Acid Uricase-peroxi-dase 22.000 m.Calsium fotometrik 50.000
n.Elektrolit (Na, K,Cl) fotometrik 120.000
o.Alkali Phospat fotometrik 20.000
1. 6.serologi dan imunologi
a.tes kehamilan aglutinasi 25.000
b.widal aglutinasi 25.000
c.HbsAg elisa 55.000
d.HbsAg stick 30.000
e.anti HbsAg stick 30.000
f.ASTO aglutinasi 40.000
g.RF aglutinasi 40.000
h.TPHA aglutinasi 40.000
i.VDRL aglutinasi 25.000
j.narkoba stick 35.000
1. 7.mikro biologis medis
a.BTA
b.jamur GO
c.kultur sensifisitas Mikroskopik Mikroskopik Mikroskopik 15.000 12.000 100.000
1. 8.Parasitologi
a.malaria Mikroskopik 12.500
b.feeces rutin Mikroskopik 12.500
1. 9.Makanan...
2. 9.Makanan minuman minuman
a.mikrobiologis Pengeraman 50.000 100.000
b.pengawet kualitatif 30.000
c.pemanis kualitatif 30.000
d.pewarna kualitatif 30.000
e.formalin kualitatif 20.000
f.borax kualitatif 20.000
g.logam berat satu parameter Kualitatif 20.000 10. Kesehatan Lingkungan
a.kebisingan sesaat SLM 20.000
b.kebisingan 24 jam NLD 150.000
c.pencahayaan LM 20.000
d.kepadatan lalat blook grill 35.000
e.angka kuman- ruangan Pengeraman 50.000
f.Cholinesterase Spektofotometrik 105.000
g.swab alat h. i. j. Pengeraman 50.000
h.suhu dan kelembaban Pemuaian 10.000
i.debu terendap Gravimetri 40.000
j.kapasitas paru Respirometrik 25.000
k.kesehatan pekerja l. Manual 50.000
1. 11.Konseling
a.Indoor
b.outdoor dan surveilans 5000 40.000
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan, luas, jangka waktu pemakaian dan kelas pasar.
(2)Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas I NO FASILITAS YANG SATUAN TARIF I DIBERIKAN PEMAKAIAN ( Rp )
  1. 1.dibayar secara harian :
2. a.kios m2/hari 500
3. b.los m2/hari 400
4. c.pelataran m2/hari 300
5. d.tambatan...
6. d.tambatan ternak besar ekor/hari 3.000
7. e.tambatan ternak kecil 1.500 ekor/hari
8. f.ampalan 500 ekor/hari
9. g.timbangan ternak besar 1.000 ekor/hari
10. h.pertokoan 500 m 2 /hari
  1. 2.dibayar secara bulanan
11. a.kios m 2 /bulan 12.500
12. b.los m 2 /bulan 10.000
13. c.pelataran m 2 /bulan 5.000
14. d.pertokoan m 2 /bulan 12.500
15. b.Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas II NO FASILITAS YANG SATUAN TARIF DIBERIKAN PEMAKAIAN ( Rp )
  1. 1.dibayar secara harian :
16. a.kios m 2 /hari 400
17. b.los m 2 /hari 300
18. c.pelataran m 2 /hari 200
19. d.tambatan ternak besar ekor/hari 2.500
20. e.tambatan ternak kecil ekor/hari 1.000
21. f.Ampalan ekor/hari 500
22. g.timbangan ternak besar ekor/hari 1.000
23. h.pertokoan m2/hari 400
  1. 2.dibayar secara bulanan
24. a.kios m 2 /bulan 10.000
25. b.los m 2 /bulan 7.500
26. c.pelataran m 2 /bulan 5.000
27. d.Pertokoan m 2 /bulan 10.000
  1. 4.Ketentuan...
  2. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS PELAYANAN JENIS KENDARAAN/ SATUAN TARIF UKURAN FASILITAS PEMAKAIAN (Rp) 1 Penyedian tempat a. angkutan pedesaan : parkir kendaraan 1) bis kecil Sekali jalan 1.000 Penumpag dan bis 2) bis sedang Sekali jalan 1.000

b.dihapus 2 Pemakain tempat Parkir Kendaraan : Kendaran dalam a. bis istirahat sekali parkir 3.000 Lingkungan terminal sampai dengan 1 1 dan/atau Jam Pemakain jalur bis tiap jam kelebihan 1.000 Istirahat b. kendaraan bermotor roda empat Sekali Parkir 2.500 sampai dengan 1 jam tiap jam kelebihan 2.000 c.
c.sepeda motor/roda dua sekali parkir 2.000
d.sepeda sekali parkir 1.000 3 Pemakaian tempat a. Kios m2/bulan 7.500 usaha penjualan
b.pedagang kaki lima per hari 1.000 dalam termin al lingkungan
c.loket penjualan tiket bis malam per hari 2.000 4 Pemakaian fasilitas Kamar mandi lain di dalam a. mandi sekali pakai 2.000 termin al b. buang air besar sekali pakai 2.000 c. buang air kecil/ kencing sekali pakai 1.000
1. 5.Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal peraturan daerah ini.
2. 6.Ketentuan...
3. 6.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut : JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK TARIF NO (Rp)

1.pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong

a.di rumah pemotongan hewan 1) sapi/kerbau 6.000/ekor milik Pemerintah Daerah 2) babi 6.000/ekor 3) kambing/domba 500/ekor
b.di rumah pemotongan hewan 1) sapi/kerbau 8.000/ekor milik swasta/jagal 2) babi 8.000/ekor 3) kambing/domba 1.500/ekor
1. 2.pemeriksaan daging
a.di rumah pemotongan hewan 1) sapi/kerbau 6.000/ekor milik Pemerintah Daerah 2) babi 6.000/ekor 3) kambing/domba 1.000/ekor
b.di rumah pemotongan hewan 1) sapi/kerbau 8.000/ekor milik swasta/jagal 2) babi 7.000/ekor 3) kambing/domba 1.500/ekor
1. 3.pemakaian tempat pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah 1) sapi/kerbau 3.500/ekor 2) babi 3.500/ekor 3) kambing/domba 1.000/ekor
2. 4.pemakaian tempat pelayuan 1) sapi/kerbau 3.000/ekor daging di RPH milik Pemerintah Daerah 2) babi 2.000/ekor 3) kambing/domba 1.000/ekor
3. 5.pemakaian kandang di RPH milik Pemerintah Daerah 1) sapi/kerbau 2.000/ekor 2) babi 2.000/ekor 3) kambing/domba 1.000/ekor
4. 7.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS PELAYANAN SATUAN PEMAKAIAN TARIF (Rp)

1.tiket masuk obyek wisata :

a.dewasa per orang 5.000
b.anak-anak per orang 3.000
1. 2.lapangan tenis :
a.lapangan tenis outdoor per jam/lapangan 2.000
b.lapangan tenis indoor per jam/lapangan 5.000
1. 3.Gedung Olah Raga (GOR) per jam 30.000 Puri untuk latihan olah raga

(2)Besarnya...
(2)Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS PRODUKSI UKURAN VOLUME TARIF (Rp)

1.bibit tanaman

a.benih mangga
b.benih durian
c.benih rambutan
d.benih jeruk pamelo bageng
e.kelapa genjah kopyor
f.kelapa genjah kopyor kultur embriyo
g.kelapa kopyor kultur embriyo (kelapa dalam)
h.cengkeh
i.benih padi 50-75 cm 75-100 cm 75-100 cm 50-75 cm 25 cm 40-50 cm 25 cm 75-100 cm - Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang kg 22.500 100.000 12.500 37.500 40.000 1.250.000 600.000 23.500 7.500
1. 2.bibit ikan
a.ikan mas 1-2 cm ekor 15 2-3 cm ekor 30 3-5 cm ekor 40 4-6 cm ekor 50 5-7 cm ekor 65
b.ikan nila 1-2 cm ekor 15 2-3 cm ekor 25 3-5 cm ekor 40 4-6 cm ekor 50 5-7 cm ekor 60
c.ikan lele 1-2 cm ekor 15 2-3 cm ekor 25 3-5 cm ekor 40 4-6 cm ekor 50 5-7 cm ekor 60
d.ikan tawes 1-2 cm ekor 15 2-3 cm ekor 20 3-5 cm ekor 30 4-6 cm ekor 45 5-7 cm ekor 60 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Oktober 2018 BUPATI PATI Ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2018). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali seperti diamanahkan Pasal 155 ayat (1) yaitu tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka... Angka 2

Pasal 8

Huruf a Yang dimaksud dengan pemasangan sarana/media luar ruang adalah, pemasangan sarana/media dalam ruang lingkup garis sempadan. Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah, Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…