DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 257

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Usaha. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Umum Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahah dalam negeri.
3.Daerah adalah Kabupaten Pati.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Pati.
6.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah BUMD dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Aneka Usaha.
12.Penyertaan . . .
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda Aneka Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
15.Unit Perusahaan adalah Unit Usaha di bawah Direksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
16.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
17.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
18.Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha serta mewakili Perumda Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19.Kepala Unit adalah Kepala Unit Usaha pada Bidang Usaha Perumda Aneka Usaha.
20.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Aneka Usaha.
22.Calon . . .
22.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
25.Pegawai adalah pegawai Perumda Aneka Usaha.
26.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perumda Aneka Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Aneka Usaha, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Usaha.

Pasal 3

(1)Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
(2)Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat membuka anak perusahaan di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dibentuknya Perumda Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUMDA ANEKA USAHA

Pasal 6

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam kebijakan Perumda Aneka Usaha meliputi :
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan tetrhadap penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Aneka Usaha.
(2)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Aneka Usaha mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)antara lain :
1. a.perubahan Anggaran Dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Usaha dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
1. a.target kinerja Perumda Aneka Usaha;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda Aneka Usaha.
(7)Ketentuan . . .
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha meliputi bidang :
1. a.Jasa;
2. b.Perdagangan;
3. c.Perindustrian; dan
4. d.Bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bidang usaha yang mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan daerah.

Pasal 9

(1)Perumda Aneka Usaha dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat membentuk Unit Usaha.
(2)Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diusulkan kepada Bupati oleh Direksi melalui Dewan Pengawas.
(3)Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks257PDFHirarki

Memuat teks peraturan…