DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan Dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa efek perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, dibutuhkan upaya yang serius dalam memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Pati;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. BAB . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7.Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
8.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
10.Regenerasi . . .
10.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
11.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Daerah.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20.Kelembagaan . . .
20.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
22.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
23.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
24.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
26.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan. Pasal . . .

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian usaha tani;
d.melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan Petani;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan . . .
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.RTRW;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Bupati menetapkan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan bagian integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan Pertanian; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
1. a.kesesuaian rencana pembangunan nasional; dan
2. b.kesesuaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 minimal memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha Pertanian;
3. c.penghapusan . . .
4. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. d.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
7. f.Asuransi Pertanian; dan
8. g.harga Komoditas Pertanian.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
7. g.penguatan kelembagaan Petani; dan
8. h.Regenerasi Petani.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan dengan melibatkan Petani, Penyuluh, dan Perangkat Daerah terkait.
(2)Perencanaan . . .
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, menengah, dan panjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…