DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Obyek, Sumber dan Besaran Penyertaan Modal Daerah 3. Bab III Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah 4. Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih terdapat kekurangan modal disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
e.bahwa . . . SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Obyek penyertaan modal Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
(2)Sumber . . .
(2)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.30.103.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus tiga juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
1. a.sistem cash in-cash out sebesar Rp.25.631.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
2. b.tunai sebesar Rp.4.472.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
(5)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.86.103.000.000,00 (delapan puluh enam milyar seratus tiga juta rupiah).
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memenuhi roadmap modal disetor Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 15 Oktober 2018 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 15 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya penyertaan modal daerah tersebut diharapkan akan berdampak pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pati melalui bagi hasil usaha/deviden Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal daerah ke dalam Bank Jateng pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilakukan selain dalam rangka sebagaimana tersebut diatas juga guna pemenuhan kekurangan modal disetor dan mempertahankan pembagian kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pati pada Bank Jateng. Hal ini sesuai surat Bank Jateng Tanggal 09 Februari 2018 Nomor : 0348/PEM.01.02/006/2018 perihal Penambahan Modal Disetor Tahun 2018, sesuai Roadmap Manajemen Bank Jateng setoran modal daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2018 diharapkan terealisasi sebesar Rp.86.103.000.000,00 (delapan puluh enam milyar seratus tiga juta rupiah) sedangkan realisasi modal disetor sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan modal sebesar Rp.30.103.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus tiga juta juta rupiah). Penyertaan modal daerah sebesar Rp.25.631.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) melalui Sistem cash in-cash out bersumber dari :

a.Pembagian Asset Manajemen Unit (AMU) sebesar Rp.966.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);
b.Laba . . .
b.Laba Tahun Lalu sebesar Rp.2.265.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
c.Pembagian Cadangan Tujuan sebesar Rp.22.400.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah). Sehingga dengan adanya penyertaan modal dengan Sistem cash in-cash out tersebut, untuk memenuhi sisa kekurangan modal disetor seusai Roadmap maka Pemerintah Kabupaten Pati melakukan penyertaan modal berupa uang tunai melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.472.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.sampai dengan Tahun 1999 sebesar Rp. 1.636.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
2.pada Tahun 2005 sebesar Rp. 5.657.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
3.pada Tahun 2007 sebesar Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4.pada Tahun 2008 sebesar Rp. 6.279.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
5.pada . . .
5.pada Tahun 2009 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
6.pada Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
7.pada Tahun 2013 sebesar Rp. 10.439.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
8.pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.416.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam belas juta rupiah);
9.pada Tahun 2015 sebesar Rp. 9.145.000.000,00 (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
10.pada Tahun 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
11.pada Tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
12.pada Tahun 2018 sebesar Rp. 30.103.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus tiga juta rupiah). Ayat (6) Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 125

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…