DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.940.121.733.000,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang . . . SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Hibah . . .
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
9.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10.Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.940.121.733.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.870.121.733.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.940.121.733.000,00 Defisit Rp (70.000.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 70.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Neto Rp 70.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Pasal . . .

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp548.507.950.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp255.481.320.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp257.403.938.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp5.759.222.500,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pasal . . .

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp2.321.613.783.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.189.392.472.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan Hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal . . .

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar Rp2.042.063.346.350,00 (dua triliun empat puluh dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja Hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.340.942.880.499,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar Rp613.634.083.851,00 (enam ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp71.579.982.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(7)Belanja . . .
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f ditetapkan sebesar Rp15.906.400.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar Rp214.654.903.650,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp58.155.300.000,,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp18.214.967.650,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp118.858.436.000,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp19.401.400.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).
(7)Belanja . . .
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan sebesar Rp12.649.115.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan Rp670.754.368.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp639.954.368.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…