DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pati, maka diperlukan pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI Dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10.Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
11.Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
12.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.
13.Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
14.Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati.
15.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD teknis sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
16.Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
17.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
22.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
23.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
24.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pati.
25.Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pati.
26.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL

Pasal 4

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; dan
e.peremajaan lokasi PKL.

Pasal 5

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
(3)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
(4)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut :

a.zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL.
b.zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu.
c.zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.

Pasal 9

(1)Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
1. a.area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi : jalan Tunggulwulung, jalan Diponegoro, jalan Kembang Joyo, jalan P. Sudirman, jalan Pemuda, kompleks alun- alun Pati;
2. b.diatas saluran/sungai;
3. c.taman kota dan hutan kota; dan
4. d.tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
1. a.fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan;
2. b.depan mall/supermaket;
3. c.sekitar lapangan olah raga;
4. d.area tertentu pada jalan provinsi/kabupaten; dan
5. e.tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah lokasi selain zona merah dan zona kuning yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…