DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 1 Ketentuan Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a dan diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 37a 2. Ketentuan Bab III Bagian Keempat ditambahkan satu paragraf baru, yakni paragraf 4 3. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah 4. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) 5. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 81A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang . . .
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18.Undang-Undang . . .
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23.Peraturan . . .
23.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, satuan Tambahan Dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3351);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 111);
30.Peraturan . . .
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 111), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a dan diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 37a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Jasa . . .
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11.Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
13.Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD RAA. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati.
14.Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati. 14a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
15.Pusat . . .
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
16.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
17.Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit.
19.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20.Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Rumah Sakit kurang dari satu hari.
21.Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
22.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24.Pelayanan . . .
24.Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnosa dan terapi.
25.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan peripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
26.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27.Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
28.Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
29.Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios, los, pelataran, dan banguna lainnya yang diperuntukkan bagi pedagang, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
30.Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
31.Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
32.Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
33.Retribusi . . .
33.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar, dan pasar hewan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
34.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
35.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
36.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikkan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
37.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. 37a. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bukti Lulus Uji adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
38.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
39.Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Metrologi Legal.
40.Alat . . .
40.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
41.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
42.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
43.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan- ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
44.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
45.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
46.Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
47.Kalibrasi . . .
47.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran Konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
48.Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapanya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
49.Menjustir adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera dan Tera Ulang.
50.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
52.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
53.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
56.Surat . . .
56.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
59.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Bab III Bagian Keempat ditambahkan satu paragraf baru, yakni paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut :

(1)Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda ditetapkan atas dasar parameter yang diperiksa.
(3)Struktur . . .
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Tarif Pelayanan Laboratorium 1 2 3 4 5 6 1 a.Mikrobiologis
  1. 1.Bakteriologis (MPN) Tabung ganda 36.000 24.000 60.000
  2. 2.Identifikasi Tabung ganda 48.000 32.000 80.000
  3. 3.Koloni hitung Media agar 60.000 40.000 100.000
2. b.Fisika
  1. 1.Suhu Pemuaian 9.000 6.000 15.000
  2. 2.Rasa Organoleptik 9.000 6.000 15.000
  3. 3.Bau Organoleptik 9.000 6.000 15.000
  4. 4.Warna Spektrofotometrik 10.200 6.800 17.000
  5. 5.Kekeruhan Spektrofotometrik 10.200 6.800 17.000
  6. 6.pH Spektrofotoquan 300 9.000 6.000 15.000
  7. 7.TDS Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000
3. c.Kimia
  1. 1.Aluminium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  2. 2.Nikel Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  3. 3.Arsen Spektrofotoquan 300 33.000 22.000 55.000
  4. 4.Besi Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  5. 5.Flourida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  6. 6.Mangan Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  7. 7.Nitrite Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  8. 8.Nitrate Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  9. 9.Kesadahan Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  10. 10.Clorida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  11. 11.Zat Organik Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000
  12. 12.Sulfat Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  13. 13.Cromium Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000
  14. 14.Turbidity Spektrofotoquan 300 12.000 8.000 20.000
  15. 15.Cyanida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  16. 16.Cadmium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  17. 17.Perak Spektrofotoquan 300 33.000 22.000 55.000
  18. 18.Detergen Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  19. 19.Phosfat Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  20. 20.Zinc Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000
  21. 21.BOD Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  22. 22.Kalsium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  23. 23.Cobalt Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  24. 24.COD Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  25. 25.Copper Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  26. 26.Timbal (Pb) Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  27. 27.Magnesium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  28. 28.Nitrogen Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000
  29. 29.Oksigen Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  30. 30.Ozone Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 Pengujian kualitas air untuk pertama kali NO. URAIAN M ETODE TARIF PELAYANAN JASA SARANA JASA PELAYANAN TARIF (Rp.)
  31. 31.Phenol . . .
  32. 31.Phenol Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  33. 32.Potasium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  34. 33.Air Raksa (Hg) Spektrofotoquan 300 60.000 40.000 100.000
  35. 34.Selenium (Se) Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000
  36. 35.Silicate Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000
  37. 36.Sisa Chlor Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  38. 37.Sulfide Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000 2 a.Mikrobiologis
  39. 1.Bakteriologis (MPN) Tabung ganda 30.000 20.000 50.000
  40. 2.Identifikasi Tabung ganda 42.000 28.000 70.000
  41. 3.Koloni hitung Media agar 54.000 36.000 90.000
4. b.Fisika
  1. 1.Suhu Pemuaian 3.000 2.000 5.000
  2. 2.Rasa Organoleptik 3.000 2.000 5.000
  3. 3.Bau Organoleptik 3.000 2.000 5.000
  4. 4.Warna Spektrofotometrik 4.200 2.800 7.000
  5. 5.Kekeruhan Spektrofotometrik 4.200 2.800 7.000
  6. 6.pH Spektrofotoquan 300 3.000 2.000 5.000
  7. 7.TDS Spektrofotoquan 300 9.000 6.000 15.000
5. c.Kimia
  1. 1.Aluminium Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  2. 2.Nikel Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  3. 3.Arsen Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  4. 4.Besi Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  5. 5.Flourida Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  6. 6.Mangan Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  7. 7.Nitrite Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  8. 8.Nitrate Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  9. 9.Kesadahan Spektrofotoquan 300 12.000 8.000 20.000
  10. 10.Clorida Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  11. 11.Zat Organik Spektrofotoquan 300 9.000 6.000 15.000
  12. 12.Sulfat Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  13. 13.Cromium Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  14. 14.Turbidity Spektrofotoquan 300 6.000 4.000 10.000
  15. 15.Cyanida Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  16. 16.Cadmium Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  17. 17.Perak Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000
  18. 18.Detergen Spektrofotoquan 300 12.000 8.000 20.000
  19. 19.Phosfat Spektrofotoquan 300 12.000 8.000 20.000
  20. 20.Zinc Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000
  21. 21.BOD Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000
  22. 22.Kalsium Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  23. 23.Cobalt Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  24. 24.COD Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000
  25. 25.Copper Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000
  26. 26.Timbal (Pb) Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  27. 27.Magnesium Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000
  28. 28.Nitrogen Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 Pengujian Kualitas Air rutin/berkala
  29. 29.Oksigen . . .
  30. 9.Serologi . . .
  31. 29.Oksigen Spektrofotoquan 300 12,000 8,000 20,000
  32. 30.Ozone Spektrofotoquan 300 24,000 16,000 40,000
  33. 31.Phenol Spektrofotoquan 300 12,000 8,000 20,000
  34. 32.Potasium Spektrofotoquan 300 21,000 14,000 35,000
  35. 33.Air Raksa (Hg) Spektrofotoquan 300 54,000 36,000 90,000
  36. 34.Selenium (Se) Spektrofotoquan 300 24,000 16,000 40,000
  37. 35.Silicate Spektrofotoquan 300 24,000 16,000 40,000
  38. 36.Sisa Chlor Spektrofotoquan 300 12,000 8,000 20,000
  39. 37.Sulfide Spektrofotoquan 300 15,000 10,000 25,000 3 Pemeriksaan darah
6. a.Hemoglobin Haemoglobin - 4,200 2,800 7,000
7. b.Leukosit manual 3,000 2,000 5,000
8. c.Eritrosit manual 3,000 2,000 5,000
9. d.Laju endapan darah manual 4,500 3,000 7,500
10. e.Trombosit manual 3,600 2,400 6,000
11. f.Retikulosit manual 4,500 3,000 7,500
12. g.Hematokrit manual 3,000 2,000 5,000
13. h.Diffcount manual 4,500 3,000 7,500
14. i.CT (Masa Pembekuan) manual 3,000 2,000 5,000
15. j.BT (Masa Pendarahan) manual 3,000 2,000 5,000
16. k.Golongan Darah + Rhesus manual 4,200 2,800 7,000
17. l.Golongan Darah manual 3,000 2,000 5,000
18. m.Limfosit plasma biru manual 7,500 5,000 12,500
19. n.Darah Rutin manual 13,500 9,000 22,500
20. o.Darah lengkap manual 22,500 15,000 37,500
21. p.Hematologi analyzer (KX21) QBC 21,000 14,000 35,000 4 Pemeriksaan urine lengkap makroskopis 9,000 6,000 15,000 5 Pemeriksaan microalbumin 96,000 64,000 160,000 6 Papsemir 75,000 50,000 125,000 7 Analisa sperma manual 18,000 12,000 30,000 8 Kimia Klinik
22. a.SGOT Humalizer 2000 12,000 8,000 20,000
23. b.SGPT Humalizer 2000 12,000 8,000 20,000
24. c.Bilirubin Humalizer 2000 18,000 12,000 30,000
25. d.Cholesterol Humalizer 2000 18,000 12,000 30,000
26. e.Trigliserid Humalizer 2000 19,200 12,800 32,000
27. f.HDL / LDL Humalizer 2000 18,000 12,000 30,000
28. g.Urea Humalizer 2000 12,000 8,000 20,000
29. h.Creatin Humalizer 2000 12,000 8,000 20,000
30. i.Protein Humalizer 2000 9,000 6,000 15,000
31. j.Albumin Humalizer 2000 9,000 6,000 15,000
32. k.Glukosa Puasa Humalizer 2000 9,000 6,000 15,000
33. l.Glukosa Sewaktu Humalizer 2000 9,000 6,000 15,000
34. m.Glukosa 2 Jam PP Humalizer 2000 9,000 6,000 15,000
35. n.HBA1 C Afinitas boronat 96,000 64,000 160,000
36. o.Uric Acid Humalizer 2000 15,000 10,000 25,000
37. p.Calsium Humalizer 2000 30,000 20,000 50,000
38. q.Elektrolit (Na, K, Cl) Humalizer 2000 72,000 48,000 120,000
39. r.Alkali phospat Humalizer 2000 12,000 8,000 20,000 9 Serologi dan Imunologi
40. a.Tes kehamilan Aglutinasi 15.000 10.000 25.000
41. b.Widal Aglutinasi 15.000 10.000 25.000
42. c.HbsAg Elisa 42.000 28.000 70.000
43. d.HbsAg Stick 18.000 12.000 30.000
44. e.Anti HbsAg Stick 18.000 12.000 30.000
45. f.ASTO Aglutinasi 24.000 16.000 40.000
46. g.RF Aglutinasi 24.000 16.000 40.000
47. h.TPHA Aglutinasi 24.000 16.000 40.000
48. i.VDRL Aglutinasi 15.000 10.000 25.000
49. j.HIV Repit 21.000 14.000 35.000
50. k.Narkoba Stick
  1. 1.6 parameter 84.000 56.000 140.000 - Amphetamin - BZO - COC Coccaine - THC Marijuana - MET - MOP Morphine
  2. 2.Amphetamine 21.000 14.000 35.000
  3. 3.Benzodiazepines 21.000 14.000 35.000
  4. 4.Cocain 21.000 14.000 35.000
  5. 5.Morphine 21.000 14.000 35.000
  6. 6.THC / Marijuana 21.000 14.000 35.000 10 Pertanda Tiroid
51. a.T3 60.000 40.000 100.000
52. b.T4 60.000 40.000 100.000
53. c.TsHs 60.000 40.000 100.000 11 M ikro biologis medis
54. a.BTA Mikroskopik 9.000 6.000 15.000
55. b.Jamur GO Mikroskopik 7.200 4.800 12.000
56. c.Kultur sensifisitas Mikroskopik 60.000 40.000 100.000 12 Parasitologi
57. a.Malaria Mikroskopik 7.500 5.000 12.500
58. b.Feeces rutin Mikroskopik 7.500 5.000 12.500 13 M akanan dan M inuman 1 a. Mikrobiologis (Coliform Pengeraman 60.000 40.000 100.000
59. b.Clostridium Pengeraman 36.000 24.000 60.000
60. c.Leptospira Pengeraman 30.000 20.000 50.000
61. d.Methanococcus Pengeraman 42.000 28.000 70.000
62. e.Methanobacterium Pengeraman 42.000 28.000 70.000
63. f.Pseudomonas Pengeraman 30.000 20.000 50.000
64. g.Stapilococcus Pengeraman 30.000 20.000 50.000
65. h.Steptococcus Pengeraman 30.000 20.000 50.000 2 a. Pengawet
  1. 1.Formalin 15.000 10.000 25.000
  2. 2.Borax 15.000 10.000 25.000
66. b.Pemanis
  1. 1.Sakarine 18.000 12.000 30.000
  2. 2.Salysilat 18.000 12.000 30.000
67. c.Pewarna . . .
68. c.Pewarna
  1. 1.Rodamin B 18.000 12.000 30.000
  2. 2.Metilen Yellow 18.000 12.000 30.000
69. d.Logam berat satu Kualitatif 18.000 12.000 30.000
70. e.Benzoat Kualitatif 18.000 12.000 30.000
71. f.Babi Kualitatif 30.000 20.000 50.000 14 Kesehatan Lingkungan
72. a.Kebisingan sesaat SLM 12.000 8.000 20.000
73. b.Kebisingan 24 jam NLD 90.000 60.000 150.000
74. c.Pencahayaan LM 12.000 8.000 20.000
75. d.Kepadatan alat Blook Grill 21.000 14.000 35.000
76. e.Angka kuman – ruangan Pengeraman 30.000 20.000 50.000
77. f.Cholinesterase Spektrofotometrik 90.000 60.000 150.000
78. g.Swab alat Pengeraman 30.000 20.000 50.000
79. h.Suhu dan kelembaban Pemuaian 6.000 4.000 10.000
80. i.Debu terendap Gravimetri 24.000 16.000 40.000
81. j.Kapasitas paru Respirometrik 15.000 10.000 25.000
82. k.Kesehatan pekerja manual 30.000 20.000 50.000 15 Konseling
83. a.Indoor 3.000 2.000 5.000
84. b.Outdoor dan surveilans 24.000 16.000 40.000 16 Pemeriksaan Garam Beryodium 6.000 4.000 10.000
85. b.Tarif Biaya Tindakan Laboratorium NO JENIS TINDAKAN TARIF (Rp)
  1. 1.punksi vena / kapiler
86. a.anak-anak 2.000
87. b.dewasa 1.000
  1. 2.pengecatan dan pembuatan preparat 2.000 pemeriksaan mikroskopis (malaria,
  2. 3.urine/faeces, diff) 2.000
  3. 4.pemeriksaan serologi (Widal, HbsAG) 500
  4. 3.Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya jasa sarana pengujian kendaraan bermotor, jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan biaya penggantian bukti lulus uji.

4.Ketentuan . . .
4.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada sarana pengujian yang dipergunakan, JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : NO MACAM PELAYANAN TARIF RETRIBUSI (Rp)

1.Jasa sarana pengujian kendaraan bermotor

a.Uji emisi gas buang (Solar/ Bensin)
b.Uji rem
c.Uji penunjuk kecepatan
d.Uji pemeriksaan bagian bawah kendaraan
e.Pengukuran berat
f.Uji kincup roda depan
g.Uji lampu
h.Uji daya tembus cahaya pada kaca
i.Uji kebisingan suara klakson
j.Pengukuran dimensi
k.Pengukuran kedalaman alur ban 10.000 10.000 7.000 7.000 7.000 5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 1.000
1. 2.Jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor
a.Kendaraan dengan JBB < 5500 kg
b.Kendaraan dengan JBB 5500-15000 kg
c.Kendaraan dengan JBB > 15000 kg 5.000 15.000 25.000 3 Biaya penggantian bukti lulus uji (Kartu Uji dan Tanda Uji) 25.000 4 Numpang uji masuk dan mutasi uji masuk Dikenakan sebesar jumlah biaya untuk uji berkala 5 Penggantian tanda bukti lulus uji karena rusak atau hilang 50.000

(3)Pengujian . . .
(3)Pengujian kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang umum angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan tidak dikenakan tarif jasa sarana dan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5.Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f dan Pasal 8 huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2018).

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…