DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Maret 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, yang kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Pati adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati.
8.Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati.
9.Pejabat Struktural adalah Pejabat dibawah Direksi yang tercantum dalam struktur organisasi PD. BPR Bank Daerah Pati.
10.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati.
11.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
12.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang ditetapkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 4

PD. BPR Bank Daerah Pati berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pati.

Pasal 5

PD. BPR Bank Daerah Pati adalah milik Pemerintah Daerah dan merupakan Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Tujuan PD. BPR Bank Daerah Pati adalah :

a.mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa bank serta perkreditan yang tidak dijangkau Bank Umum;
b.ikut mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
c.menanggulangi adanya rentenir dan pengijon/pelepas uang yang merugikan perekonomian rakyat; dan
d.menjadi salah satu andalan sumber pendapatan Daerah .

Pasal 7

(1)Kegiatan Usaha PD. BPR Bank Daerah Pati adalah :
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
3. c.melakukan kerja sama antar PD. BPR Bank Daerah Pati dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan bank lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang- undangan; dan
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam lingkup bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak bergerak dalam lalu-lintas giral dan dalam bidang usaha valuta asing.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

PD. BPR Bank Daerah Pati mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya PD. BPR Bank Daerah Pati mempunyai fungsi :

a.penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
b.penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khusus terhadap usaha mikro kecil ;
c.pelaksanaan kerjasama antar Perusahaan dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…