DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perangkat desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9.Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10.Staf adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat.
12.Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa dari Bakal Calon Perangkat Desa.
13.Instansi adalah satuan/ unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya.
14.Mutasi perangkat desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan pemerintah desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
15.Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis;
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(4)Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
(6)Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Urusan administrasi dan umum; dan
2. b.Urusan keuangan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Pembangunan; dan
3. c.Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
m.terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.
n.melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

(1)Proses pengisian perangkat desa diawali dengan kajian kebutuhan formasi perangkat desa dalam SOTK Desa oleh kepala desa.
(2)Hasil kajian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permohonan ijin kepada Bupati.
(3)Bupati memberikan izin pengisian perangkat desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap perangkat desa.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9.Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10.Staf adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat.
12.Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa dari Bakal Calon Perangkat Desa.
13.Instansi adalah satuan/ unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya.
14.Mutasi perangkat desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan pemerintah desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
15.Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis;
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(4)Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
(6)Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Urusan administrasi dan umum; dan
2. b.Urusan keuangan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Pembangunan; dan
3. c.Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
m.terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.
n.melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

(1)Proses pengisian perangkat desa diawali dengan kajian kebutuhan formasi perangkat desa dalam SOTK Desa oleh kepala desa.
(2)Hasil kajian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permohonan ijin kepada Bupati.
(3)Bupati memberikan izin pengisian perangkat desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap perangkat desa.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018