DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Kepariwisataan Daerah, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pendanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati Tahun 2018-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
4.Bupati adalah Bupati Pati.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. 12. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 4
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pembangunan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
11.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Pati.
13.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 5
14.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Wisata Mina adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.
16.Wisata Bahari adalah konsep pariwisata yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air (laut, waduk, tambak dan sungai) sebagai daya tarik utamanya.
17.Wisata Agro adalah konsep pariwisata yang menjadikan pertanian sebagai daya tarik utama.
18.Wisata Geo adalah konsep dan bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan alam, nilai-nilai sosial budaya dan nilai kearifan lokal serta meningkatkan nilai perekonomian masyarakat lokal dengan memanfaatkan seluruh nilai aspek geologi sebagai daya tarik utamanya.
19.Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.
20.Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21.Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
23.Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 6
24.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
26.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28.Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29.Organisasi pariwisata adalah institusi baik di pemerintah kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
30.Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pariwisata.
31.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luas area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. 7

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.pemasaran pariwisata;
3. c.industri pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah.
(4)Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pariwisata yang berbasis alam, kearifan lokal dan Industri.
(5)Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :
1. a.wilayah yang potensial dan strategis untuk pembangunan pariwisata;
2. b.potensi atraksi, amenitas dan aksesibilitas sebagai bagian dari produk pariwisata yang akan dikembangkan;
3. c.stakeholder yang terkait dengan pembangunan pariwisata;
4. d.kelembagaan, SDM dan jejaringan (networking) atau para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata di tingkat internasional;
5. e.kondisi perekonomian, utamanya berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata;
6. f.komponen dasar pariwisata; dan
7. g.industri. 8
(6)Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
1. a.mewujudkan rencana pembangunan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. b.mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya buatan.
3. c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
4. d.mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor, dan
5. e.mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(7)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
1. a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.peningkatan lama inap dan jumlah pengeluaran wisatawan;
3. c.peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
4. d.peningkatan produk domestic regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan pengangguran.
(8)Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan :
1. a.berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
3. c.tata kelola yang baik;
4. d.cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
5. e.mendorong kemitraan sektor publik dan privat. 9

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. a.tahap pertama 4 (empat) tahun;
2. b.tahap kedua 3 (tiga) tahun;

Pasal 4

(1)RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan :

a.DPD;
b.pemasaran pariwisata Daerah;
c.industri pariwisata Daerah; dan
d.kelembagaan kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

(1)Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah. 10
(2)Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a.perwilayahan pembangunan DPD;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

a.DPD;
b.KSPD;dan
c.KPPD.

Pasal 9

(1)Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan; 11
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar;
4. d.potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
8. h.keunggulan daya saing.
(2)DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria :
1. a.merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
2. b.memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
5. e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
(3)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria :
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal; 12
3. c.memiliki potensi pasar;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
(4)KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW dan memiliki citra yang sudah dikenal;
3. c.memiliki potensi pasar;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial; dan 13
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

(1)Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
1. a.4 (empat) DPD tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan;
2. b.8 (delapan) KSPD tersebar di 4 (empat) DPD;
3. c.13 (tiga belas) KPPD tersebar di 4 (empat) DPD.
(2)Perwilayahan 4 (empat) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.DPD I (Lereng Muria) terdiri dari Pati, Margorejo, Tlogowungu dan Gembong;
2. b.DPD II (Pegunungan Kendeng) terdiri dari Kayen, Tambakromo, Sukolilo, Pucakwangi, Gabus dan Winong;
3. c.DPD III (Mina I) terdiri dari Juwana, Batangan, Trangkil, Wedarijaksa, Jaken dan Jakenan;
4. d.DPD IV (Mina II) terdiri dari Tayu, Cluwak, Margoyoso, Dukuhseti dan Gunungwungkal.
(3)DPD I (Lereng Muria) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi:
1. a.KSPD Tlogowungu;
2. b.KSPD Gembong;
3. c.KPPD Pati;
4. d.KPPD Margorejo.
(4)DPD II (Pegunungan Kendeng) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 4 (empat) KPPD, meliputi :
1. a.KSPD Kayen;
2. b.KSPD Sukolilo;
3. c.KPPD Tambakromo;
4. d.KPPD Pucakwangi;
5. e.KPPD Gabus;
6. f.KPPD Winong.
(5)DPD III (Mina I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 4 (empat) KPPD, meliputi :
1. a.KSPD Juwana; 14
2. b.KSPD Trangkil;
3. c.KPPD Wedarijaksa;
4. d.KPPD Batangan;
5. e.KPPD Jaken;
6. f.KPPD Jakenan.
(6)DPD IV (Mina II) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi :
1. a.KSPD Dukuhseti;
2. b.KSPD Gunung Wungkal;
3. c.KPPD Margoyoso;
4. d.KPPD Tayu;
5. e.KPPD Cluwak.
(7)Peta perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

a.perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD;
b.implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
c.pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…