DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Pasar Rakyat; Toko Swalayan; Perizinan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat dan toko swalayan di Kabupaten Pati, maka diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai Pemerintah.
6.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
7.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Minimarket . . .
8.Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.
9.Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10.Minimarket Tidak Berjejaring adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
11.Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M2 sampai dengan 5.000 M2.
12.Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
13.Grosir yang berbentuk perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17.Jalan . . .
17.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
19.Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
20.Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
21.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22.Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
23.Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan atas asas:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan;
4. d.kemitraan;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kelestarian lingkungan;
7. g.kejujuran usaha; dan
8. h.persaingan sehat.
(2)Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, bertujuan untuk :
1. a.melindungi Pasar Rakyat beserta pelaku-pelaku usaha di dalam dan sekitarnya agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. b.menata Toko Swalayan agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB III

PASAR RAKYAT

Pasal 3

(1)Pasar Rakyat meliputi beberapa bentuk, antara lain:
1. a.pasar lingkungan;
2. b.pasar desa;
3. c.pasar daerah; dan
4. d.pasar khusus.
(2)Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
(2)Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
3. c.persaingan dengan pelaku usaha Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
4. d.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
5. e.kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku- pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
2. b.fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
3. c.membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
4. d.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
5. e.mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
(4)Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
(5)Dalam . . .
(5)Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Toko Swalayan, terdiri atas:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Department Store;
4. d.Hypermarket;
5. e.Grosir yang berbentuk perkulakan;
(2)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.Toko Swalayan berjejaring; dan
2. b.Toko Swalayan Tidak berjejaring.

Pasal 6

(1)Persyaratan pendirian Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi :
1. a.memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket);
2. b.rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan;
3. c.memiliki . . .
4. c.memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai izin lokasi;
5. d.memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
(2)Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. a.memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
2. b.rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan;
3. c.melampirkan izin usaha pusat perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
4. d.memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 7

(1)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM di Daerah;
6. f.penyerapan tenaga kerja di Daerah;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Supermarket, Hypermarket, Departmen Store dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab . . .
11. j.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

a.Pendirian Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Grosir yang berbentuk perkulakan wajib:
1. 1.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
2. 2.memperhatikan jarak antara Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
3. 3.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M 2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
4. 4.menyediakan fasilitas yang menjamin Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Grosir yang berbentuk perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
5. 5.menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
b.Pendirian . . .
b.Pendirian Minimarket berjejaring wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.kepadatan penduduk;
2. 2.perkembangan pemukiman baru;
3. 3.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. 4.dukungan/ketersediaan infrastruktur;
5. 5.jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat dan toko sejenis yang lebih kecil skala usahanya di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. 6.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
c.Pendirian Minimarket tidak berjejaring wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.kepadatan penduduk;
2. 2.perkembangan pemukiman baru;
3. 3.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. 4.dukungan/ketersediaan infrastruktur;
5. 5.jarak Minimarket tidak berjejaring dengan Pasar Rakyat dan toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. 6.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
d.Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi:
1. 1.Minimarket, kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi);
2. 2.Supermarket, 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
3. 3.Hypermarket, diatas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
4. 4.Department Store, diatas 400 M2 (empat ratus meter persegi); dan
5. 5.Grosir yang berbentuk perkulakan, diatas 5.000 M 2 (lima ribu meter persegi).
e.Sistem . . .
e.Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
1. 1.Minimarket berjejaring menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya tidak boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran;
2. 2.Minimarket tidak berjejaring, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran;
3. 3.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
4. 4.Grosir yang berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
f.Pendirian Minimarket berjejaring dan Minimarket tidak berjejaring diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 9

(1)Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat 500 m (lima ratus meter);
2. b.jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko sejenis yang lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 m (lima puluh meter); dan
3. c.jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 m (seratus meter).
(2)Areal . . .
(2)Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
2. b.sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…