DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini adalah : Obyek, Sumber, dan Besaran Penyertaan Modal Daerah; Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan di bidang kesehatan dalam rangka penyediaan sarana prasarana praktek dokter guna peningkatan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
e.bahwa . . . SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13.Peraturan . . .
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 136); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PATI PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
6.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati.

BAB II

OBYEK, SUMBER, DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Obyek Penyertaan Modal Daerah adalah :
1. a.Bank Jateng;
2. b.Perumda Aneka Usaha.
(2)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
1. a.Bank Jateng sebesar Rp12.238.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
2. b.Perumda Aneka Usaha sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.Bank Jateng sebesar Rp106.697.000.000,00 (seratus enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
2. b.Perumda Aneka Usaha sebesar Rp1.630.035.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 September 2020 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 16 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-210/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PATI PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya Penyertaan Modal Daerah tersebut diharapkan akan berdampak pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pati melalui bagi hasil usaha/deviden Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal daerah ke dalam Bank Jateng dan Perumda Aneka Usaha pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 dilakukan selain dalam rangka sebagaimana tersebut di atas juga guna pemenuhan kekurangan modal disetor sesuai roadmap di Tahun 2020 juga dalam rangka mempertahankan komposisi/sharing kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pati pada Bank Jateng. Penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha akan dipakai untuk pembelian peralatan Ultrasonografi (USG) guna menunjang kerjasama dengan Dokter Spesialis Kandungan yang akan membuka praktek di Apotek Mardi Waras. Sesuai surat Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Pati Tanggal 09 Juni 2020 Nomor : 1135/PMS.04/006/2020 Perihal : Permohonan Penyertaan Modal Disetor TA 2020 dan 2021 serta Penyampaian Hasil Kajian Investasi, bahwa sesuai roadmap Manajemen Bank Jateng setoran Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir Tahun 2020 direncanakan terealisasi sebesar Rp106.697.000.000,00 (seratus enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan realisasi modal disetor sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar Rp94.459.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan modal sebesar Rp12.238.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Sedangkan . . . Sedangkan untuk Penyertaan Modal ke Perumda Aneka Usaha, sesuai surat Plt. Direktur Perumda Aneka Usaha tanggal 27 Juni 2020 Nomor : 006/VI/PUDAU/2020 Perihal : Permohonan Penyertaan Modal APBD Murni TA 2021 untuk Perumda Aneka Usaha yang disertai analisa kebutuhan dan analisa pendapatan biaya, bahwa untuk menunjang kerjasama praktek Dokter Spesialis Kandungan perlu menyediakan peralatan Ultrasonografi (USG) 4 (empat) Dimensi. Untuk meningkatkan kualitas cetakan perlu pengadaan printer Cetak A3, sehingga perlu penambahan modal disetor ke Perumda Aneka Usaha pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a sesuai roadmap Manajemen Bank Jateng setoran Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir Tahun 2020 direncanakan terealisasi sebesar Rp106.697.000.000,00 (seratus enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Huruf b Modal dasar Perumda Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (4) . . . Ayat (4) Huruf a Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1.sampai dengan Tahun 1999 sebesar Rp1.636.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
2.pada Tahun 2005 sebesar Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
3.pada Tahun 2007 sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4.pada Tahun 2008 sebesar Rp6.279.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
5.pada Tahun 2009 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
6.pada Tahun 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7.pada Tahun 2013 sebesar Rp10.439.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
8.pada Tahun 2014 sebesar Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah);
9.pada Tahun 2015 sebesar Rp9.145.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
10.pada Tahun 2016 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
11.pada Tahun 2017 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
12.pada Tahun 2018 sebesar Rp30.103.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus tiga juta rupiah);
13.pada Tahun 2019 sebesar Rp8.356.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
14.pada Tahun 2020 sebesar Rp12.238.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Huruf b . . . Huruf b Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1.sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp255.035.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
2.pada Tahun 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3.pada Tahun 2020 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 140

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK, SUMBER, DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK, SUMBER, DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019