DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Fasilitasi Pemgembangan Pesantren, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Rekognisi Pesantren, Partisipasi Masyarakat, Tim Fasilitasi, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Pati cukup signifikan sehingga perlu dibarengi dengan upaya pengembangan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat peran serta dan kontribusi pesantren di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren yang pedomannya dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Kerja adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
6.Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Pesantren terdiri dari:

a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penyusunan . . .
(3)Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
3. c.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan/atau
4. d.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditekankan untuk memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(5)Ketentuan . . .
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
1. a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
2. b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan menekankan:
1. a.menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
2. b.memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
3. c.mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
4. d.menjaga kerukunan hidup umat beragama;
5. e.selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
6. f.menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat; dan
7. g.menanamkan . . .
8. g.menanamkan nilai-nilai anti radikalisme dan anti terorisme di Pesantren.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan yang bentuk pendekatannya dapat dilakukan melalui:
1. a.pengajaran dan pembelajaran;
2. b.ceramah, kajian, dan diskusi;
3. c.media dan teknologi informasi;
4. d.seni dan budaya;
5. e.bimbingan dan konseling;
6. f.keteladanan;
7. g.pendampingan; dan/atau
8. h.pendekatan lain.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dan praktek kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
3. c.pendirian . . .
4. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
5. d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
6. e.pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
7. f.pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
8. g.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
9. h.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
10. i.bantuan sarana dan prasarana;
11. j.bantuan teknologi dan informasi;
12. k.peningkatan Kesehatan dan pelatihan Kesehatan, dan pendirian klinik; atau
13. l.pengembangan program lainnya.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…