DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : rumah susun

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun;

b.menyusun dan menyempurnakan peraturan daerah di bidang rumah susun;
c.menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rumah susun;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan opersionalisasi kebijakan dan strategi rumah susun;
e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan strategi, serta progam dibidang rumah susun;
f.memfasilitasi pengelolaan bagian bersama, dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
g.menetapkan zona dan lokasi pembangunan rumah susun;
h.memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;
i.memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
j.memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; dan
k.menfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara di daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau rumah susun negara.
(2)Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
(2)Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.fasilitasi dalam pengadaan tanah;
2. b.fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;
3. c.fasilitasi dalam proses perizinan;
4. d.fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;
5. e.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(3)Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah;
2. b.keringanan biaya sewa sarusun;
3. c.asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun;
4. d.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. e.sertifikasi sarusun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 12

(1)Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi :
1. a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
2. b.penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
3. c.penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13

Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan :

a.kepadatan bangunan;
b.jumlah dan kepadatan penduduk;
c.rencana rinci tata ruang;
d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e.layanan moda transportasi;
f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun;
g.layanan informasi dan komunikasi;
h.konsep hunian berimbang; dan
i.analisis potensi kebutuhan rumah susun.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN

Pasal 15

(1)Pembangunan rumah susun dapat dibangun atas tanah :
1. a.Hak milik;
2. b.Hak guna atau hak pakai atas tanah negara; dan
3. c.Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
(2)Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan diatas tanah hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Pasal 16

Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan :

a.pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
b.pendayagunaan tanah wakaf.

Pasal 17

(1)Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1)Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.
(2)Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ikrar wakaf, dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun umum.
(4)Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf untuk rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1)Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;
2. b.jangka waktu sewa atas tanah;
3. c.kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa; dan
4. d.jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan hukum.
(3)Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.
(4)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan di kantor pertanahan.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun;

b.menyusun dan menyempurnakan peraturan daerah di bidang rumah susun;
c.menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rumah susun;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan opersionalisasi kebijakan dan strategi rumah susun;
e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan strategi, serta progam dibidang rumah susun;
f.memfasilitasi pengelolaan bagian bersama, dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
g.menetapkan zona dan lokasi pembangunan rumah susun;
h.memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;
i.memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
j.memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; dan
k.menfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara di daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau rumah susun negara.
(2)Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
(2)Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.fasilitasi dalam pengadaan tanah;
2. b.fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;
3. c.fasilitasi dalam proses perizinan;
4. d.fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;
5. e.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(3)Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah;
2. b.keringanan biaya sewa sarusun;
3. c.asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun;
4. d.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. e.sertifikasi sarusun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 12

(1)Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi :
1. a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
2. b.penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
3. c.penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13

Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan :

a.kepadatan bangunan;
b.jumlah dan kepadatan penduduk;
c.rencana rinci tata ruang;
d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e.layanan moda transportasi;
f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun;
g.layanan informasi dan komunikasi;
h.konsep hunian berimbang; dan
i.analisis potensi kebutuhan rumah susun.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN

Pasal 15

(1)Pembangunan rumah susun dapat dibangun atas tanah :
1. a.Hak milik;
2. b.Hak guna atau hak pakai atas tanah negara; dan
3. c.Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
(2)Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan diatas tanah hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Pasal 16

Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan :

a.pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
b.pendayagunaan tanah wakaf.

Pasal 17

(1)Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1)Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.
(2)Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ikrar wakaf, dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun umum.
(4)Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf untuk rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1)Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;
2. b.jangka waktu sewa atas tanah;
3. c.kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa; dan
4. d.jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan hukum.
(3)Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.
(4)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan di kantor pertanahan.