DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji, Pelaporan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keagamaan di Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Daerah.
7.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di daerah selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
10.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
11.Petugas Haji adalah petugas yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Daerah di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
12.Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditugaskan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
13.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan/atau bimbingan ibadah.
14.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
15.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
16.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
17.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
18.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
2. b.pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi; dan
3. c.pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
(4)Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
(6)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(7)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dikelola Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan keagamaan di Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari unsur pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Jumlah Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(4)Bupati mengusulkan calon petugas TPHD dan TKHD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah.
(5)Tata cara pengusulan calon petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 7

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Pasal 8

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

(1)Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
(2)Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

a.transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
c.pelayanan bagasi;
d.konsumsi Jemaah Haji; dan
e.transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…