DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan debagai berikut: Ketentuan Umum; Nama, Bentuk Hukum, dan Tempat Kedudukan; Asas Maksud dan Tujuan; Jangka Waktu Berdiri; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Organ PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); Pegawai PT BPR Bank Daerah pati (Perseroda); Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja Sama; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pati khususnya yang bergerak di bidang perbankan;
c.bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo

Mengingat

Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perlu ditinjau kembali;

d.bahwa . . . SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Badan . . .
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Daerah Pati adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah Badan Usaha yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
10.Rapat . . .
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11.Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
12.Direksi adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
15.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
16.Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17.Calon . . .
17.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
19.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
20.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
21.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
22.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
23.Laba bersih adalah laba PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
24.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26.Peleburan . . .
26.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
28.Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Pati.
29.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
30.Kantor Kas yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya;

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini PD. BPR Bank Daerah Pati, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Daerah Pati, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
(2)Apabila . . .
(2)Apabila terdapat kesamaan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan, maka nama Perseroan akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bentuk badan hukum BPR Bank Daerah Pati adalah Perseroan Terbatas (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
(2)PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.mengoptimalkan . . .
e.mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…