DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Fungsi dan Prinsip, Bentuk, Jenis dan Pendirian Koperasi, Keanggotaan, Perangkat Organisasi, Kegiatan Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembubaran, Pemberdayaan Koperasi, Pelindungan Usaha Koperasi, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, koperasi merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah;
d.bahwa… SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
7.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9.Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
10.Anggaran…
10.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
11.Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
12.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
13.Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
14.Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
15.Pengelola Koperasi yang selanjutnya disebut pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.
16.Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik dan orang-seorang sekaligus pengguna jasa Koperasi atau badan hukum Koperasi yang otonom yang bergabung secara sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
17.Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.
18.Modal…
18.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang, modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
19.Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
20.Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
21.Hibah adalah Akad pemberian dana, barang, dan/atau jasa yang tidak perlu kembali.
22.Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha setelah pajak, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
23.Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi yang menjalankan aktifitas usaha simpan pinjam baik konvensional atau syariah kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
24.Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman tentang Perkoperasian bagi Dinas, Koperasi, dan/atau institusi terkait;
b.sebagai…
b.sebagai pedoman bagi Koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; dan
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko guru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam:

a.menumbuhkan Koperasi sebagai bangunan ekonomi kerakyatan;
b.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan Koperasi;
c.memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; dan
d.memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

LANDASAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 4

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 5

Fungsi Koperasi adalah:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.memperkokoh…
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru; dan
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip Koperasi yang meliputi:
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. c.pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.kemandirian.
(2)Dalam pengembangannya Koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut:
1. a.pendidikan Perkoperasian; dan
2. b.kerja sama antar Koperasi.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 7

(1)Koperasi dapat berbentuk:
1. a.Koperasi Primer; atau
2. b.Koperasi Sekunder.
(2)Koperasi Primer didirikan paling sedikit 9 (sembilan) orang.
(3)Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
(4)Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
(5)Jenis…
(5)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.Koperasi Simpan Pinjam;
2. b.Koperasi Konsumen;
3. c.Koperasi Produsen;
4. d.Koperasi Pemasaran; dan
5. e.Koperasi Jasa.
(6)Ketentuan mengenai bentuk dan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku untuk Koperasi dengan model multi pihak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi dengan model multi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Dinas maupun Non Pemerintah.
(2)Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri dan dihadiri oleh para pendiri.
(4)Nama Koperasi harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis Koperasi.
2. b.ditulis dengan huruf latin;
3. c.belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
4. d.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
5. e.tidak sama…
6. e.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
7. f.tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
(5)Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas pokok-pokok materi Rancangan Anggaran Dasar Koperasi.
(6)Dalam rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi.
(7)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi.
(8)Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 9

(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
(2)Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris.
(3)Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.nama Koperasi;
2. b.nama para Pendiri;
3. c.alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
4. d.jenis…
5. d.jenis Koperasi;
6. e.jangka waktu berdirinya;
7. f.maksud dan tujuan;
8. g.rapat anggota;
9. h.keanggotaan Koperasi;
10. i.perangkat organisasi Koperasi;
11. j.modal Koperasi;
12. k.besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
13. l.bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
14. m.pengelolaan dan pengendalian;
15. n.pembagian SHU;
16. o.perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
17. p.ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
18. q.sanksi; dan
19. r.peraturan khusus.
(2)Untuk Koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan pola syariah harus mencantumkan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah di dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…