DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang subjek dan objek Kerja Sama Daerah; Bentuk Kerja Sama Daerah; Tahapan Kerja Sama Daerah; Surat Kuasa; Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; Persetujuan DPRD; Hasil Kerja Sama Daerah; Perubahan; Penyelesaian Permasalahan; Berakhirnya Kerja Sama Daerah; Dokumentasi Kerja Sama; Badan Kerja Sama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat maka daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pihak luar negeri dan badan hukum sebagai mitra kerja yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Air Tanah di Kabupaten Pati.
6.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan Swasta Asing.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Kepala Daerah atau Bupati dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10.Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
11.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja sama Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah adalah :
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.sinergi;
4. d.saling menguntungkan;
5. e.kesepakatan bersama;
6. f.itikad baik;
7. g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. h.persamaan kedudukan;
9. i.transparansi;
10. j.keadilan; dan
11. k.kepastian hukum.
(2)Tujuan Kerja Sama Daerah adalah:
1. a.melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. b.mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
3. c.meningkatkan pelayanan publik;
4. d.membangun sarana prasarana berkualitas;
5. e.meningkatkan hubungan kemitraan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
6. f.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk dimanfaatkan dan keuntungan bersama;
7. g.mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
8. h.meningkatkan efektivitas dan efisiensi peredaran, pertukaran serta pengembangan informasi;
9. i.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah; dan
10. j.meningkatkan daya saing daerah.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama Daerah yaitu :

a.menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian;
b.Kepala Daerah;
c.pimpinan negara bagian/pimpinan badan dan lembaga Internasional, direksi badan usaha milik negara /negara bagian /swasta asing;
d.direksi badan usaha di Indonesia; dan
e.pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Objek kerja sama daerah meliputi :

a.seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan;
b.aset daerah;
c.potensi daerah; dan
d.penyediaan pelayanan publik.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dapat berbentuk :

a.kerja sama pinjam pakai;
b.kerja sama pelayanan bersama;
c.kerja sama pelayanan antar daerah;
d.kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
e.kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
f.kerja sama perencanaan dan pengurusan;
g.kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
h.kerja sama pertukaran pelayanan;
i.kerja sama pemanfaatan peralataan;
j.kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
k.Kerja sama sosial dan/atau budaya.

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dapat berbentuk :

a.kerja sama kebijakan dan pengaturan;
b.kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
c.kerja sama alih teknologi; dan
d.kerja sama perencanaan dan pengurusan.

Pasal 7

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berbentuk :

a.kerja sama kota kembar (sister city);
b.kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; dan
c.kerja sama penyertaan modal.

Pasal 8

(1)Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum dapat berbentuk :
1. a.kontrak pelayanan (service contract) meliputi :
  1. 1.kontrak operasional dan atau pemeliharaan;
  2. 2.kontrak kelola (management contract);
  3. 3.kontrak sewa (lease contract); atau
  4. 4.kontrak konsesi (concession contract).
2. b.kontrak bangun meliputi :
  1. 1.kontrak bangun guna serah;
  2. 2.kontrak bangun serah guna; atau
  3. 3.kontrak bangun sewa serah.
3. c.kontrak rehabilitasi meliputi :
  1. 1.kontrak rehabilitasi kelola dan serah; atau
  2. 2.kontrak bangun tambah kelola dan serah.
4. d.Kontrak Patungan (joint venture contract).

Pasal 9

(1)Selain bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan Kerja Sama Daerah dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemilihan bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Kerja sama Daerah yang berbentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib memperhatikan :
1. a.jumlah barang daerah;
2. b.pemanfaatan barang daerah;
3. c.kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.tidak merubah status kepemilikan barang daerah; dan
5. e.jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Untuk Kerja Sama Daerah yang berbentuk pembangunan dan/atau pengelolaan infra struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib memperhatikan :
1. a.kondisi keuangan daerah;
2. b.peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. c.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah.
(3)Prioritas Kerja Sama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai panjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…