DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi dan Tujuan, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Standar Perpusatakaan, Koleksi Perpusatakaan, Layanan Perpustakaan, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis-Jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam, Naskah Kuno, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan Daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya daerah sekaligus menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI Dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyararakat.
13.Tenaga Perpustakaan adalah Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
14.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau Instansi/lembaga di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
21.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka Daerah baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas :

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan;
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
b.melakukan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
c.meningkatkan budaya gemar membaca di kalangan masyarakat, memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban :
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber data perpustakaan di lingkungannya;
3. c.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
5. e.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
d.Menyelenggarakan mengembangkan perpustakaan daerah yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
e.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
f.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
g.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
h.menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
i.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
j.membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
k.membina dan mengembangkan sumber daya pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IV

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas :
1. a.standar koleksi perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan perpustakaan;
4. d.standar tenaga perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan, dan
6. f.standar pengelolaan.
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
(3)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…