DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(3)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
(5)Apabila dibantu staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat desa.
(6)Staf perangkat desa berkedudukan sebagai perangkat desa.
(7)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Urusan administrasi dan umum; dan
2. b.Urusan keuangan.
(4)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikepalai oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa.
(3)Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
(4)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah pelaksana kewilayahan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Seksi.
(4)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Pembangunan; dan
3. c.Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

(1)Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja tahunan Desa;
2. b.melaksanakan pembinaan dan administrasi/ ketatausahaan Pemerintah Desa;
3. c.melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
4. d.mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
5. e.mengoordinasikan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum, yaitu :
1. a.melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dan umum;
2. b.melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
3. c.melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
4. d.mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
5. e.melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
6. f.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan-laporan Kepala Desa; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(3)Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
1. a.mengoordinasikan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan belanja Desa;
2. b.mengoordinasikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
3. c.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
5. e.melaksanakan evaluasi keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
2. b.mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
3. c.melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. d.membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
5. e.membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
6. f.membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
7. g.membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. h.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
9. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
2. b.melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, pengusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa;
3. c.melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. d.melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
5. e.melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan;
6. f.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(3)Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
2. b.melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang keagamaan, kematian, pernikahan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat dan pelayanan lainnya dalam rangka kesejahteraan rakyat;
3. c.membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
4. d.membantu melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
5. e.membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
6. f.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Dusun mempunyai tugas :

a.menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
b.melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; dan
c.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…