DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perda Kab Pati No 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5.Undang-Undang . . . SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12.Undang-Undang . . .
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
16.Peraturan . . .
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3);
24.Peraturan . . .
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2)Jasa . . .
(2)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas ruang rapat, ruang pertemuan, telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(3)Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
2. b.jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. e.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per hari.

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide; dan
10. j.reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
5. e.Reklame pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, reklame pemilihan kepala desa.
6. f.Reklame . . .
7. f.Reklame yang diadakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosial dan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh pribadi dan/atau badan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
(2)Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3)Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
1. a.jenis reklame;
2. b.bahan yang digunakan;
3. c.lokasi penempatan;
4. d.jangka waktu penyelenggaraan;
5. e.jumlah media reklame; dan
6. f.ukuran media reklame.
(4)Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : NSR = Luas x HDPP x Nilai Strategis HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan.
(6)Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan . . .
5.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

6.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

7.Ketentuan Pasal 48 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
(5)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 September 2019 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, td. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-298/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Pajak Daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan terhadap 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD masih rendah sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan menggali potensi sumber penerimaan Pajak Daerah. Selanjutnya penerimaan Pajak Daerah harus dikelola secara tertib dan transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dengan kondisi saat ini, antara lain dengan menyesuaikan Tarif Pajak Parkir dan penambahan Objek Pajak Hotel. Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 16

Cukup Jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…