DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Modal, Penanaman Modal, Perizinan, Nonperizinan, dll. - Ruang Lingkup - Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal - Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal - Insentif Penanaman Modal - Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal - Ketenagakerjaan - Peran Serta Masyarakat - Penyelesaian Sengketa - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi penanaman modal adalah SKPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
13.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
14.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
16.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
17.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
18.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
23.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
24.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Pati.
25.Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin untuk memulai kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
26.Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izinprinsip/persetujuanPenanaman Modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal;
2.kebijakan penyelenggaraan penanaman modal;
3.pemberian insentif penanaman modal;
4.hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
5.ketenagakerjaan;
6.peran serta masyarakat; dan
7.penyelesaian sengketa.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal daerah; dan
3. c.merumuskan dan menetapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
1. a.bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
2. b.kerjasama penanaman modal;
3. c.promosi penanaman modal;
4. d.pelayanan penanaman modal;
5. e.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
7. g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 5

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 6

(1)Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup, dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Semua jenis bidang usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 7

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi tingkat daerah dengan pengusaha tingkat pusat/provinsi.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, meliputi:
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengembangan penanaman modal;
5. e.pengendalian penanaman modal; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
2. b.memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; dan
3. c.melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.pelayanan perizinan; dan
2. b.pelayanan nonperizinan.
(2)Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.izin prinsip penanaman modal;
2. b.izin usaha; dan
3. c.izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: :
1. a.insentif daerah dan kemudahan;
2. b.layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
3. c.dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP.
(2)PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…