DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rincian APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang . . . SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Hibah . . .
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
9.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10.Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.864.814.992.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.757.814.992.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.864.814.992.000,00 Defisit Rp (107.000.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 107.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 107.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Pasal . . .

Pasal 3

Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.757.814.992.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp368.224.403.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp129.657.956.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp17.916.733.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp190.786.245.000,00 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pasal . . .

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp2.389.590.589.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.154.136.547.000,00 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.454.042.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal . . .

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2.864.814.992.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.950.813.796.455,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.146.598.879.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar Rp653.937.842.110,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja . . .
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp132.030.575.345,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f ditetapkan sebesar Rp18.246.500.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar Rp231.585.010.545,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah ;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp54.151.843.727,00 (lima puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp77.029.412.318,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp91.562.159.950,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja . . .
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.835.094.550,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan sebesar Rp18.175.586.000,00 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan Rp664.240.599.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp647.240.599.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…