DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJPD, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati dalam kurun waktu 20 tahun mendatang agar berkesinambungan, efektif dan efisien dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Rencana . . .
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh).
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di jalur Pantura. Secara astronomis Kabupaten Pati terletak antara 6°25' – 7°00' Lintang Selatan dan 110°15' – 111°15' Bujur Timur memiliki luas wilayah 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar atau 1.573,324 km2 dengan batas wilayah administratif di Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Secara administrasi, Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.485 RW, dan 7.556 RT.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJPD memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
4. d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
5. e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
6. f.BAB VI : PENUTUP.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB . . .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1. Permasalahan Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, serta diwarnai dengan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan, selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang disajikan dalam bab ini merupakan permasalahan yang dominan dalam pembangunan jangka panjang.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045 Visi daerah disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 17 September 2024 Pj. BUPATI PATI, ttd. SUJARWANTO DWIATMOKO Diundangkan di Pati pada tanggal 17 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. JUMANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-292/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan daerah merupakan proses berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berdasarkan jangka waktu yang diperlukan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Daerah menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2045. Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk merumuskan cita-cita, visi, misi, arah dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang terintegrasi dengan tujuan nasional secara terpadu, berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan yang merupakan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan . . . Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004