DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 47); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN. Pasal I Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI.
(2)Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
(3)Bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
(4)Bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai. Penata Tingkat I NIP. 19720424 199703 2 010 TI. SH, MM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAOIAN HUKUM
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk menjaga kualitas ikan, maka pelaksanaan lelang hasil penangkapan ikan yang memerlukan jaminan kualitas ikan dapat dilaksanakan dengan lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dan lelang terbatas.
(6)Lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan terhadap paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kapasitas produksi.
(7)Lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan terhadap paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas produksi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 15 Mei 2015 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 15 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (07/2015). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN I. UMUM Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang menjadikan sub sektor perikanan tangkap sebagai sektor unggulan. Hal tersebut dinilai wajar, karena wilayah Kabupaten Pati yang berbatasan dengan laut dan merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas perikanan tangkap yang relatif besar di Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya, pembangunan sektor perikanan tangkap tidak dapat dilepaskan dari dukungan fasilitas yang memadai untuk kegiatan operasionalnya. Salah satu fasilitas yang memiliki peranan penting dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pati adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang wajar, bersifat win-win solution bagi nelayan dan bakul, serta dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat melalui lelang. Secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Melalui pengelolaan TPI, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dan bakul ikan, serta peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Pati memiliki delapan unit TPI yang masih aktif, diantaranya adalah TPI Juwana I, TPI Juwana II, TPI Pecangaan, TPI Margomulyo, TPI Sambiroto, TPI Banyutowo, TPI Puncel, dan TPI Alasdowo. Regulasi mengenai TPI diperlukan untuk kepastian hukum, standarisasi, jaminan kelancaran maupun ketertiban dalam pengelolaan TPI. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Pada prinsipnya, setiap regulasi dapat direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan. Perkembangan perikanan tangkap yang relatif pesat dari sisi teknologi dan faktor persaingan bisnis sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap pelayanan TPI. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan yang tepat untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat aktivitas- aktivitas yang ada di TPI. Selain itu, perangkat hukum yang ada juga harus dapat menyentuh esensi kompleksitas permasalahan yang muncul akibat dari perubahan penyelenggaraan TPI. Oleh karena itu, perlu segera disiapkan perangkat hukum baru dalam bentuk Peraturan Daerah untuk adaptasi pelayanan TPI terhadap perubahan yang terjadi dalam kegiatan perikanan tangkap. Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan dengan lancar dan tertib sehingga diharapkan dalam operasionalisasinya akan membawa dampak yang positif bagi para stakeholder. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dengan membentuk regulasi mengenai tata cara pelelangan ikan. Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa pilihan mengenai tata cara pelelangan ikan. Pemilihan tata cara pelelangan ikan terhadap masing- masing TPI tidak harus sama mengingat kondisi dan permasalahan pada masing-masing TPI yang berbeda. Disamping itu tata cara pelelangan yang tepat akan menjamin penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang efektif untuk masyarakat pengguna dan masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagai upaya terwujudnya clean governance. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 10

ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Yang dimaksud dengan “lelang terbuka melalui sampel” adalah lelang terbuka untuk ikan-ikan dengan jenis tertentu dengan tidak menggelar ikan yang akan dilelang secara keseluruhan, melainkan hanya satu atau dua ikan saja sebagai sampel, adapun ikan-ikan lainnya dimasukkan dalam pendingin (cold storage). Yang dimaksud dengan “lelang terbatas” adalah lelang oleh penyelenggara lelang dengan mempertemukan antara nelayan dengan 1 (satu) orang bakul untuk bertransaksi secara langsung. ayat (6) Cukup jelas. ayat (7) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 86

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…