DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.710.639.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
9.Bantuan . . .
9.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10.Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.710.639.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 2.634.226.057.000,00
b.Belanja Daerah Rp 2.700.639.169.000,00 Defisit Rp(66.413.112.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 76.413.112.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 66.413.112.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.634.226.057.000,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp352.216.771.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak . . .
2. a.pajak Daerah;
3. b.retribusi Daerah;
4. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
5. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.589.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.823.487.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.940.815.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.502.119.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh miliar lima ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.053.048.077.000,00 (dua triliun lima puluh tiga miliar empat puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan . . .
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.454.042.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.507.167.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). yang terdiri atas:
1. a.pendapatan Hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.507.167.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.700.639.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.790.051.006.591,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar lima puluh satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.483.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp595.350.577.126,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.992.355.815,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.083.590.400,00 (sepuluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp213.390.251.409,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja . . .
2. a.belanja modal tanah;
3. b.belanja modal peralatan dan mesin;
4. c.belanja modal gedung dan bangunan;
5. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
6. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.925.221.739,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.387.869.600,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.781.741.200,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp17.513.112.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…