DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan; e. Lampiran Laporan Realisasi APBD; dan f. Lampiran Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan;
5. e.Lampiran Laporan Realisasi APBD; dan
6. f.Lampiran Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.940.575.704.131,00
b.Belanja Rp 1.862.733.252.569,00 Surplus Rp. 77.842.451.562,00
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 248.918.327.248,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 8.061.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp.240.857.327.248,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.318.699.778.810,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 81.417.678.131,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan : Rp. 1.859.158.026.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 1.940.575.704.131,00 Selisih Lebih : Rp. 81.417.678.131,00
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.236.483.998.431,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan : Rp. 2.099.217.251.000,00
2. 2.Realisasi Belanja : Rp. 1.862.733.252.569,00 Selisih Lebih : Rp. 236.483.998.431,00
c.Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 317.901.676.562,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah perubahan : Rp. 240.059.225.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 77.842.451.562,00 Selisih Lebih : Rp. 317.901.676.562,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 298.102.248,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 248.620.225.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 248.918.327.248,00 Selisih Lebih : Rp. 298.102.248,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 8.561.000.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 8.061.000.000,00 Selisih Lebih : Rp. 500.000.000,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 798.102.248,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Setelah Perubahan : Rp. 240.059.225.000,00
2. 2.Realisasi : Rp. 240.857.327.248,00 Selisih Lebih : Rp. 798.102.248,00

Pasal 4

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2014 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset : Rp 2.270.876.599.690,00
b.Jumlah Kewajiban : Rp 9.762.163.422,00
c.Jumlah Ekuitas Dana : Rp 2.261.114.436.268,00
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana : Rp 2.270.876.599.690,00

Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember Tahun 2014 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 318.730.722.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2014 : Rp 224.849.788.874,00
b.Arus kas dari aktifitas operasi : Rp. 253.333.539.464,00
c.Arus kas dari aktifitas Investasi aset non keuangan : Rp. (200.527.215.720,00)
d.Arus kas dari aktifitas pembiayaan : Rp. (7.762.897.750,00) Kenaikan/Penurunan Kas : Rp 45.043.425.994,00
e.Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2014 : Rp. 269.893.214.868,00
f.Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 0,00
g.Kas di Bendahara Penerimaan : Rp 30.943.800,00
h.Kas di BLUD : Rp 33.714.705.556,00
i.Kas Lainnya (Kas di JKN) : Rp 15.091.858.386,00
j.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014 : Rp. 318.730.722.610,00

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas
d.Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2015 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…