DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Obyek Penyertaan Modal Daerah adalah : a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati; b. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati. Pelaksanaan penyertaan modal daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa . . . SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke Dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati Dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan . . .
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati . . .
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Obyek Penyertaan Modal Daerah adalah :
1. a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati;
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
(2)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.
(3)Besaran penyertaan modal daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
2. b.Perusahaan . . .
3. b.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp72.028.860.739,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)Dalam hal perizinan terkait perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati menjadi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) telah ditetapkan, maka realisasi penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati menjadi perusahaan umum daerah, maka realisasi penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Desember 2019 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (8- 355/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pati yang berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kinerja serta pendapatan asli daerah maka perlu adanya penyertaan modal daerah (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya penyertaan modal daerah tersebut selain berdampak sebagaimana tersebut juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan khususnya dibidang lembaga keuangan dan pelayanan air minum. Penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) merupakan upaya untuk pemenuhan kewajiban modal disetor hal ini mengingat penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sampai dengan akhir tahun 2019 baru sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penyertaan modal daerah kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp.6.000.000000,00 (enam miliar rupiah) dipergunakan untuk peningkatan kinerja PDAM Tirta Bening dalam hal peningkatan ketersediaan air baku (Idle Capacity). Penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan jaringan transmisi dari Reservoar Trangkil ke Juwana sepanjang 11,5 km dengan tambahan debit sekitar 40 liter/detik yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air di daerah Juwana, Batangan dan Jakenan. Kebutuhan . . . Kebutuhan anggaran pembangunan jaringan transmisi tersebut sesuai DED adalah Rp. 22,2 Miliar yang oleh Pemerintah Pusat hanya dialokasikan DAK sebesar Rp. 11,3 Miliar. Sampai dengan akhir tahun 2019, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati kedalam PDAM Tirta Bening adalah sebesar Rp.66.028.860.739,00 (enam puluh enam miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Huruf a Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1.pada Tahun 1991 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2.pada Tahun 1995 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3.pada Tahun 1996 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4.pada Tahun 1997 sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
5.pada Tahun 2001 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6.pada Tahun 2002 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7.pada Tahun 2004 sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
8.pada . . .
8.pada Tahun 2005 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9.pada Tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10.pada Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11.pada Tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12.pada Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13.pada Tahun 2010 sebesar Rp1.459.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
14.pada Tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15.pada Tahun 2012 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
16.pada Tahun 2013 sebesar Rp3.941.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);
17.pada Tahun 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
18.pada Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19.pada Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
20.pada Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
21.pada Tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
22.pada Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Huruf b Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1.hibah dari Pemerintah Pusat berupa penyerahan bangunan instalasi air bersih dari proyek APBN yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.132.204.753,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
2.sampai . . .
2.sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp6.355.835.913,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
3.pada Tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4.pada Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5.non kas pada Tahun 2016 sebesar Rp19.624.265.073,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
6.pada Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
7.non kas pada Tahun 2017 sebesar Rp8.916.555.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8.pada Tahun 2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
9.pada Tahun 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
10.Pada Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 134

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019