(1)Kepala Desa berhenti karena :
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a.berakhir masa jabatannya;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
atau
g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Agustus 2018 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2018). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA I. UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon kepala desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yang mendasarkan pada pada Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1