DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 1 Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12 dan angka 15 diubah 2. Pasal 10 Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) 3. Pasal 14 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan 4. Pasal 22 Ketentuan Pasal 22 huruf d angka 8 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15 5. Pasal 25 Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) 6. Pasal 36 Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
13.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Desa.
14.Pemilih adalah warga desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
16.Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
2.Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan berdasarkan standar satuan harga yang berlaku di Daerah.
(3)Pemerintah desa dapat menyediakan dana pendukung yang berasal dari APBDes untuk membiayai biaya pemilihan kepala desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3.Ketentuan Pasal 14 huruf g dihapus, diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j1. tidak terdaftar sebagai calon kepala desa di desa lain;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa;
n.sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali; dan
o.bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 huruf d angka 8 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c.pengundian nomor dan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan nama-nama Calon Kepala Desa;
d.kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas :
1. 1.surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. 3.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. 4.fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. 5.fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. 6.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. 7.fotocopy Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
8. 8.dihapus;
9. 9.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. 10.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 10a. surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
11. 11.surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
12. 12.surat keterangan dari Pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. 13.surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
14. 14.surat keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali; dan
15. 15.Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
e.penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
f.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
g.pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
h.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
i.penyampaian kartu undangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
1. 5.Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
(3)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
(4)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(5)Kepala Desa wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan terhitung sejak dilantik menjadi Kepala Desa.

6.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Kepala Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Agustus 2018 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2018). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA I. UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon kepala desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yang mendasarkan pada pada Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 14

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g dihapus. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf j1 Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Yang dimaksud hubungan keluarga adalah :

1.hubungan keatas :

a.ayah/ibu kandung;
b.mertua;
c.ayah/ibu tiri;
d.ayah/ibu angkat;
e.mertua tiri;
f.mertua angkat.
1. 2.kebawah :
a.anak kandung;
b.menantu;
c.anak tiri;
d.anak angkat;
e.menantu tiri;
f.menantu angkat.
1. 3.kesamping :
a.kakak kandung termasuk suami/istrinya;
b.adik kandung termasuk suami/istrinya;
c.kakak tiri termasuk suami/istrinya;
d.adik tiri termasuk suami/istrinya;
e.kakak angkat termasuk suami/istrinya;
f.adik angkat termasuk suami/istrinya. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…