DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Penyertaan Modal. Objek Penyertaan Modal Daerah adalah PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dan Perumda Air Minum Tirta Bening. Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 130);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI (PERSERODA) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah Badan Usaha yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham. BAB . . .

BAB II

OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Objek Penyertaan Modal Daerah adalah :
1. a.PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
2. b.Perumda Air Minum Tirta Bening.
(2)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
1. a.PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
2. b.Perumda Air Minum Tirta Bening sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
2. b.Perumda Air Minum Tirta Bening sebesar Rp76.528.860.739,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Desember 2021 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. JUMANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (9-311/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI (PERSERODA) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022 I. UMUM Untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya Penyertaan Modal Daerah tersebut diharapkan akan berdampak pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pati melalui bagi hasil usaha/deviden Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dalam rangka memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, sedangkan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bening, di samping untuk peningkatan kinerja juga untuk peningkatan layanan air bersih dengan meningkatkan jumlah cakupan Sambungan Rumah dengan penambahan sumber-sumber air baku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat . . . Ayat (3) Huruf a Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Huruf b Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati adalah sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah). Ayat (4) Huruf a Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1.pada tahun 1991 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2.pada tahun 1995 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3.pada tahun 1996 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4.pada tahun 1997 sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
5.pada tahun 2001 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6.pada tahun 2002 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7.pada tahun 2004 sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
8.pada tahun 2005 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9.pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10.pada . . .
10.pada tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11.pada tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12.pada tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13.pada tahun 2010 sebesar Rp1.459.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
14.pada tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15.pada tahun 2012 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
16.pada tahun 2013 sebesar Rp3.941.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);
17.pada tahun 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
18.pada tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19.pada tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
20.pada tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
21.pada tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
22.pada tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
23.pada tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Huruf b Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bening sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1.hibah dari Pemerintah Pusat berupa penyerahan bangunan instalasi air bersih dari proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.132.204.753,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
2.sampai . . .
2.sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp6.355.835.913,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
3.pada tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4.pada tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5.non kas pada tahun 2016 sebesar Rp19.624.265.073,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
6.pada tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
7.non kas pada Tahun 2017 sebesar Rp8.916.555.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8.Pada tahun 2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
9.pada tahun 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
10.pada tahun 2020 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
11.pada tahun 2022 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 151

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019