DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2021. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 1.365.126.544.094,00 b. Belanja Rp 1.390.830.153.217,80 Defisit Rp 25.703.609.123,80 c. Pembiayaan Penerimaan Rp 27.387.810.057,97 Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 27.387.810.057,97

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut : (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.023.085.901,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.392.149.629.995,00 b. Realisasi Rp 1.365.126.544.094,00 Selisih tambah Rp 27.023.085.901,00 (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp37.654.054.135,20 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.428.484.207.353,00 b. Realisasi Rp 1.390.830.153.217,80 Selisih tambah Rp 37.654.054.135,20 (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(10.630.968.234,20) dengan rincian sebagai berikut : a. Defisit setelah perubahan Rp (36.334.577.358,00) b. Realisasi Rp (25.703.609.123,80) Selisih lebih Rp (10.630.968.234,20) (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(525.996.141.97) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 26.861.813.916,00 b. Realisasi Rp 27.387.810.057,97 Selisih lebih Rp (525.996.141,97) (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00 b. Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih Rp 0,00 (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(525.996.141.97) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 26.861.813.916,00 b. Realisasi Rp 27.387.810.057,97 Selisih lebih Rp (525.996.141,97)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 26.861.813.915,97 b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 1.684.200.934,17 c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 525.996.142,00 d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 1.684.200.934,17

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Pendapatan Beban – LO Rp 1.101.809.988.496,00 b. Beban Rp 1.149.918.186.930,06 c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp (48.108.198.434,06) d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00 e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 0,00 f. Pos Luar Biasa Rp 0,00 g. Surplus/Defisit – LO Rp 0,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp 3.153.028.250.653,38 b. Surplus/Defisit – LO Rp (48.108.198.434,06) c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp (150.644.635.123,90) d. Ekuitas Akhir Rp 2.954.275.417.095,42

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Jumlah Aset Rp 3.002.325.858.399,42 b. Jumlah Kewajiban Rp 48.050.441.304,00 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.954.275.417.095,42

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut : a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2021 Rp 27.472.602.396,97 b. Arus Kas Bersih dari aktivitas sebagai operasi Rp 165.560.988.324,20 c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi Rp (191.264.597.448,00) d. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan Rp 0,00 e. Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran Rp (4.805.514,00) f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 Rp 1.684.200.934,17

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas : Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 Ringkasan Realisasi APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; Lampiran I.3 Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Lampiran III Laporan Operasional; d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas; e. Lampiran V Neraca; f. Lampiran VI Laporan Arus Kas; g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan; h. Lampiran VIII Daftar Rekapitusai Piutang Daerah; i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek; r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang; s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; t. Lampiran XX Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.1 Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 Iktisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.3 Laporan Ikhtisar Penyaluran Dana Desa.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Ditetapkan di : Oksibil Pada tanggal : 1 September 2022 BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TTD SPEI YAN BIRDANA Diundangkan di Oksibil Pada tanggal,2 September 2022 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TTD ALOYSIUS GIYAI, M.Kes Pembina Utama Madya (IV.d) NIP. 19720908 200212 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022 NOMOR 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 002/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DEMI MIMI,SH PENATA MUADA TINGKAT I NIP.19800706 200909 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…