DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan pendirian, Modal, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda, Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah “KAJEN BERKAH INVESTAMA”; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH “KAJEN BERKAH INVESTAMA”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Bupati Yang Mewakili Pemeritah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah. 4
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah “KAJEN BERKAH INVESTAMA”, yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan tidak terbagi atas saham.
8.Modal Daerah adalah kekayaan yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin–mesin, inventais, surat-surat berharga, fasilitas dan hak–hak lainnya.
9.Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah pada Perumda.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda.
11.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian Perumda yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengenai pengelolaan keuangan daerah.
12.Modal disetor adalah modal untuk memenuhi modal dasar Perumda atau modal yang ditentukan.
13.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kabupaten Pekalongan.
14.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Pegawai adalah pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 5
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
18.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
19.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
20.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda.
22.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 6
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah sebagai perusahaan induk (holding company).
(2)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

(1)Perumda ini bernama Perusahaan Umum Daerah “KAJEN BERKAH INVESTAMA”.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Pekalongan. 7

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. c.meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
4. d.kerja sama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
(2)Tujuan pembentukan Perumda adalah:
1. a.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. b.meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah; dan
3. c.meningkatkan pelayanan publik.

Pasal 5

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bergerak dalam bidang usaha:

a.pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan;
b.pertambangan dan energi sumber daya alam; dan
c.industri, perdagangan, pariwisata, properti, jasa, keuangan dan investasi.

Pasal 6

Anggaran Dasar Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya memuat:

a.nama dan tempat kedudukan; 8
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu pendirian;
e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
g.penggunaan laba.

BAB III

MODAL

Pasal 7

(1)Besaran Modal Dasar Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Besaran Modal disetor pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

(1)Sumber modal Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD;
2. b.dividen Perumda yang menjadi hak Daerah; dan
3. c.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

Modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dalam rangka penambahan modal kepada Perumda dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalam; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10
(6)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal kepada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

Pasal 11

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021