DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi adminsitratif dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai arah dan landasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu

Menetapkan

menetapkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 4.Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
7. 8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9. 10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389)
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 42); 4
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang menangani urusan dibidang pertanian.
6.Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. 5
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
10.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Pekalongan.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya. 6
17.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gabungan kelompok tani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21.Lembaga Pembiayaan petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
c.memberikan kepastian terselenggaranya usaha tani;
d.melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani; dan
f.menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. 7

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

Pasal 4

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah merupakan bagian integral dari:
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
3. c.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah petani;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan
8. h.kesesuaian kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan kebijakan. 8

Pasal 5

Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan mempertimbangkan:

a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Strategi perlindungan petani di Daerah dilakukan melalui:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian;
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
7. g.asuransi pertanian;
8. h.bantuan dan subsidi; dan
9. i.komoditas unggulan.
(2)Strategi pemberdayaan petani di Daerah dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
7. g.regenerasi Petani; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani di Daerah. 9

Pasal 7

(1)Bupati melalui Dinas melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf j diberikan kepada:
1. a.petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
2. b.petani yang melakukan usaha tani komoditas unggulan;
3. c.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (hektar);
4. d.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha (hektar);
5. e.petani hortikultura dan pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani. 10

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(2)Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
2. b.bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 10

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013