DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Desa Wisata, Strategi dan Basis Pemberdayaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Usaha Pariwisata pada Desa Wisata, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan desa wisata maka perlu menyusun peraturan derah tentang Desa Wisata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; BUPATI PEKALONGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA DESA WISATA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 BUPATIPEKALONGAN PROVINS!JAWA TENGAH [ SALINAN) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan. 2 Pasal l

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGDESA WISATA.

Pasal 3

(1)Maksud pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata
(2)Pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata bertujuan untuk:
1. a.memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
3. c.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
4. d.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
5. e.mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 2

13.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14.Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata. 5 Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

a.identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untukdilestarikan dan dikembangkan;
b.pemberdayaan potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
c.kelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan intemasional; dan
d.peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Pasal 5

a.strategi dan basis pemberdayaan;
b.penetapan Desa Wisata;
c.pengelola, pengembangan dan usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
d.hak, kewajiban dan tanggungjawab;
e.peran serta masyarakat;
f.kerja sama;
g.pembiayaan dan retribusi; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

b.kemanfaatan;
c.edukasi;
d.partisipatif;
e.pemberdayaan;
f.kemandirian;dan
g.keberlanjutan. ( 1} Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah. 6

Pasal 8

a.pencanangan Desa Wisata;
b.penilaian Desa Wisata; dan
c.penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

(1)Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
1. a.wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/ atau sumber air panasdalam model pengembangan wisata agro;
2. b.wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
3. c.wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
(2)Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III

PENETAPANDESAWISATA

Pasal 6

a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah- masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataan pada suatu Desa;
c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang meru pakan yang meru pakan aspek kh usus pada komunitas sebuah Desa;
d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya; Bupati( 1), WisataDesapen eta pan pada ayat permohonan dimaksud

(2)Pengajuan sebagaimana melakukan:
1. a.inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisatayang harus dipertahankan;
2. b.manajemen pemasaran Pariwisata; dan
3. c.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.

Pasal 9

(2)Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil wilayah;
2. b.potensi wisata yang akan dikembangkan;
3. c.data pengunjung Desa Wisata;
4. d.kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
5. e.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
6. f.rencana mitigasi bencana. 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati menetapkan status Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bupati menetapkan sebuah Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…