DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal daerah pada BUMD. Diatur mengenai modal dasar, besaran dan sumber dana penambahan penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal dan hak usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 662, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan,dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17); 4
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Pekalongan Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pekalongan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah, meliputi:

a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PT. Bank Jateng;
b.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan;
c.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, selanjutnya disebut PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota Jawa Tengah; dan
d.Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan 6
e.Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PT. Jamkrida Jateng.
1. 6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. 7.Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
3. 8.Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
4. 9.Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
5. 10.Modal disetor adalah modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
6. 11.Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang membantu manajemen dalam mengelola asset dan mengembangkan perencanaan yang terkait meningkatkan efektifitas asset perusahaan.
7. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk: 7
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 3

(1)Besaran modal dasar yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat pendirian perusahaan di masing-masing BUMD sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah);
2. b.PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp3.480.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
3. c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. d.Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp6.471.675.296,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2017, adalah sebesar Rp36.601.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp20.281.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);
2. b.PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp8.770.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah); dan
4. d.Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 8
(3)Jumlah modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp48.641.675.296,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
2. b.PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp3.920.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); dan
4. d.Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp11.471.675.296,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Besaran Penyertaan Modal yang akan ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2026, adalah sebesar Rp111.953.095.920,00 (Seratus sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp49.750.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), termasuk setoran Asset Management Unit (AMU) ;
2. b.PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp36.750.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp7.953.095.920,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. d.Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah); dan 9
5. e.PT Jamkrida Jawa Tengah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2)Sehingga Jumlah Modal yang disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD setelah ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp70.750.000.000,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah);
3. c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp11.873.095.920,00 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); dan
4. d.Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp26.971.675.296,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
5. e.PT Jamkrida Jawa Tengah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten Pekalongan terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
(4)Dalam hal penyertaan modal daerah kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya modal yang ditetapkan.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
1. a.hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
2. b.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; 10
3. c.pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
4. d.mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan BUMD.
(2)Laporan Keuangan Tahunan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil audit oleh Jasa Akuntan Publik Independen yang ditunjuk.
(3)Besaran penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)BUMD mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, dilampiri dengan rencana bisnis masing-masing perusahaan.
(5)Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan pencairan penyertaan modal berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)BUMD penerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melaporkan penerimaan penyertaan modal kepada Bupati.

BAB VI

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
(3)Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 Diundangkan di Kajen pada tanggal 21 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, ttd MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 10 Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, AGUS PRANOTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 1 005
(4)Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba dan/atau hasil usaha penyertaan modal pada BUMD yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan Tahun berikutnya. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tannggal 21 Agustus 2018 BUPATI PEKALONGAN, ttd ASIP KHOLBIHI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2018)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021