DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Obyek dan Subyek, Perizinan dan Sertifikasi Laik Hygiene, Masa Berlakunya Izin dan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi, Pencabutan Izin dan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 3
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang, institusi, atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 6
10.Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
11.Izin Operasional Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk menyelengarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
12.Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
15.Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing- masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 7
18.Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokeran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang- undagan.
19.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Daerah.
20.Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut SIK tenaga kesehatan yang dimaknai sama dengan Surat Izin Praktik adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Daerah.
21.Toko Obat (pedagang eceran obat) adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W/waarschuring = peringatan) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
22.Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
23.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
24.Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya Serta manfaat dan keamanannva terbukti secara ilmiah.
26.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti. 8
27.Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah Penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
28.Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatn empiris yang pengetahuan dan ketrampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
29.Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
30.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
31.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
32.Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
33.Akupunktur adalah suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu penyakit, baik secara tersendiri maupun sebagai pengobatan penunjang terhadapcara pengobatan lain.
34.Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya. 9
35.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
36.Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
37.Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
38.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan dan minuman di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual sampai semi otomatis.
39.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
40.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
41.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
42.Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
43.Salon Kecantikan adalah adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operatif.
44.Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa layanan lainnya dengan menggunakan air bersih yang telah diolah. 10
45.Pelayanan Kesehatan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disebut SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatantradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
46.Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
47.Gerai Jamu Terdaftar adalah tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
48.Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang diartikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
49.Pemilik Izin adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa pengguna jasa dan masyarakat.
51.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 11
52.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, adalah:

a.untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
b.untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengelola dan/atau pemilik sarana pelayanan kesehatan serta pemilik sertifikasi laik sehat;
c.memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan serta sertifikasi laik hygiene sanitasi; dan
d.memberikan dasar hukum dalam pelaksaan pemberian izin sarana dan pelayanan kesehatan serta sertifikasi laik hygiene sanitasi.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan, meliputi:
1. a.izin fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.izin praktik tenaga kesehatan;
3. c.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
4. d.Sertifikasi industri rumah tangga pangan; dan
5. e.Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
(2)Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, atau sertifikasi. 12

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1)Objek Perizinan penyelenggaraan fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah setiap usaha Pemerintah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana dan pelayanan kesehatan.
(2)Obyek sertifikasi laik hygiene sanitasi adalah setiap usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan restoran, salon kecantikan, kolam renang, dan usaha pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan.
(3)Obyek sertifikasi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan.

Pasal 5

(1)Subjek Perizinan penyelenggaraan fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Subjek sertifikasi laik Higen Sanitasi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, dan usaha pelayanan SPA.
(3)Subyek sertifikasi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga adalah badan atau perseorangan termasuk usaha mikro yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan. 13

BAB IV

PERIZINAN DAN SERTIFIKASI LAIK HYGIENE

Pasal 6

(1)Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas/institusi yang diberi kewenangan.
(2)Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
(3)Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), gerai jamu, depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, usaha pelayanan SPA wajib memiliki bukti sertifikat laik hygiene yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas/institusi yang diberi kewenangan.
(4)Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri Rumah Tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga wajib memiliki sertifikat perusahaan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas/institusi yang diberi kewenangan.
(5)Izin dan sertifikasi laik higene serta sertifikasi perusahaan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dipindahtangankan.
(6)Tata cara dan persyaratan pemberian izin dan sertifikasi laik hygiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Jenis Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain: 14
1. a.Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
  1. 1.Mendirikan Rumah Sakit Umum atau Khusus, meliputi : a) Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus Kelas C; b) Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus Kelas D; dan c) Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
  2. 2.Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit, meliputi: a) Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus Kelas C; b) Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus Kelas D; dan c) Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
  3. 3.Praktik bidan;
  4. 4.Pengobatan Komplementer Alternatif;
  5. 5.Pengobatan Tradisional;
  6. 6.Klinik Kecantikan;
  7. 7.Mendirikan atau Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  8. 8.Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
  9. 9.Mendirikan Klinik Pratama dan/atau Klinik Utama;
  10. 10.Operasional Klinik Pratama dan/atau Klinik Utama;
  11. 11.Laboratorium Klinik;
  12. 12.Penyelenggaraan Klinik Dialisis;
  13. 13.Apotik;
  14. 14.Toko Obat;
  15. 15.Toko Alat Kesehatan;
  16. 16.Optikal;
  17. 17.Pengobatan Komplementer Alternatif;
  18. 18.Pengobatan Tradisional;
  19. 19.Klinik Kecantikan Estetika; dan
  20. 20.Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
2. b.Izin Praktik Tenanga Kesehatan diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP), meliputi :
  1. 1.Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
  2. 2.Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi;
  3. 3.Praktik Apoteker;
  4. 4.Praktik Perawat; 15
  5. 5.Praktik Bidan;
  6. 6.Terapis Gigi dan Mulut;
  7. 7.Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  8. 8.Praktik Fisioterapis;
  9. 9.Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
  10. 10.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
  11. 11.Surat Izin Tukang Gigi;
  12. 12.Sanitarian;
  13. 13.Perekam Medis;
  14. 14.Nutrisionis atau Dietisien;
  15. 15.Radiografer;
  16. 16.Refraksionis Optisien;
  17. 17.Okupasi Terapis;
  18. 18.Terapis Wicara; dan
  19. 19.Elektromedik.
(2)Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, meliputi:
1. a.Alat kesehatan tertentu; dan
2. b.Perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu.
(3)Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan, meliputi:
1. c.IRTP;
2. d.Gerai Djamoe;
3. e.Depot Air Minum;
4. f.Hotel;
5. g.Jasa Boga;
6. h.Rumah Makan;
7. i.Restoran;
8. j.Salon Kecantikan;
9. k.Kolam Renang; dan
10. l.Pelyanan Sehat Pakai Air (SPA).

BAB V

MASA BERLAKUNYA IZIN DAN SERTIFIKASI LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 8

(1)Izin sarana dan pelayanan kesehatan swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyatan, kecuali surat izin apotek (SIA) berlaku sama dengan Surat Izin Praktik Apoteker. 16
(2)Sertifikat laik Higene Sanitasi berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali Depot Air Minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/diperbarui selama memenuhi persyatan.
(3)Permohonan perpanjangan izin dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin dan sertifikat berakhir.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN DAN SERTIFIKSI LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 9

Izin dan sertifikasi laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dicabut apabila:

a.berakhir masa berlakunya izin dan sertifikasi laik hygiene sanitasi dan tidak diperpanjang;
b.melanggar ketentuan dalam izin dan sertifikasi laik hygiene sanitasi;
c.menggunakan dokumen palsu;
d.Izin dan sertifikasi laik sehat dikembalikan oleh pemegang izin dan pemegang sertifikasi laik sehat sebelum masa berlakunya izin dan sertifikasi laik sehat.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…