DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. 4 ~). Sckr<!lt1ris Dcw,,11 Perwukilun Rakyat Dueruh, selanjutnya discbut Sekreturiut Dl'J~D udaluh Sekrct11riH Dewan 1>c1-w,1 ki lun Rakyu l. Duerul 1 KubuJJl1 ten Pekulongu n. 1 O. Ut1ng representnsi ndaluh uung yang dlberikan sctiap uulan kcpada Pimpinun dun Anggota DPRD sehubungan dcngan kedudukunnya sebagai Pirnpinan dun Anggota DPRD.

11.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Kornisi, Sadan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi plmpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pirnpinan DPRD, dan tunjangun trunsportusi bagi Anggota DPRD. 5 , . ~ (I) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, dan huruf g dibebankan kepada APBD.

(2)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 3

• 1. tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses .

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan; f, tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain; h. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:

Pasal 2

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah - 1 ~ 6

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD .

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang paket sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggotu DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) adalah sarna dengan tunjangan keluurga dun tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80°/o (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/o (tujuh puluh lirna persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan. - ~ 7

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Kornisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7 ,5o/o (tujuh korna lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145o/o [seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 8 Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:

Pasal 14

(1)Kemampuan keuangan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelornpok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah,
(2)Penghitungan kelompok kernampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(3)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(4)Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…