DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemgawasan dan pelaporan. Diatur pula mengenai Sanksi Administrasi, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan berwenang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4274);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 4
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
5.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Pekalongan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10.Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP. 6
14.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas;
j.aksesibilitas
k.berwawasan lingkungan; dan
l.keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan. 7

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

a.mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
d.terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pembinaan;
4. d.pengawasan; dan
5. e.pelaporan.
(2)Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Perusahaan.
(4)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, diselenggarakan oleh Perusahaan. 8

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1)Program TJSLP dapat berbentuk:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.kemitraan;
3. c.bina lingkungan;
4. d.sumbangan atau donasi;
5. e.promosi; dan/atau
6. f.beasiswa prestasi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

(1)Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan.
(3)Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Pasal 10

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…