DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini iatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Muatan Materi, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembinaan ldeologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam. suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Pekalongan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
c.bahwa bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum/landasan hukum dalam Pembinaan ldeologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan IdeologiPancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan IdeologiPancasila dan Wawasan Kebangsaan; BUPATIPEKALONGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2024 BUPATIPEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH [ SALINAN l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2 Pasal l

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DANWAWASAN KEBANGSAAN.

Pasal 4

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan maksud membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dan cara pandang kebangsaan dalam kehid upan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.ketuhanan;
b.kemanusiaan;
c.demokrasi; dan
d.keadilan sosial.

Pasal 2

10.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, orgamsasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/ atau organisasi yang berbadan hukum. Sasaran penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a.siswa, mahasiswa, dan/ a tau peserta didik lain; 5

Pasal 7

(2)Pembangunan manusia sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

a.penyelenggaraan;
b.muatan materi;
c.peran serta Masyarakat;
d.kerja sama;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN Ruang lingkup pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

Pasal 5

d.memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
e.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
f.membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

Pasal 10

perundang-undangan. peraturanketentuanberdasarkandilaksanakan ( 1) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan:

a.instansi/lembaga vertikal;
b.kecarnatan/pemerintah desa;
c.organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi profesi, dan lembaga nirlaba lainnya; dan
d.Masyarakat.

(2)Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan IdeologiPancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

b.pendidik dan tenaga kependidikan;
c.aparatur sipil negara;
d.tenaga kerja;
e.organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi dan lembaga nirlaba lainnya; dan
f.Masyarakat. 7

(1)Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

Pasal 15

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…