DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman Usaha Mikro di Daerah dalam upaya menumbuhkan iklim usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip, ruang lingkup, bahwa pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Daerah mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dan mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal. Selain Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang mana di dalamnya terdapat kebijakan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro. Selain itu juga diatur terkait tata cara peran serta Dunia Usaha di dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, membantu menumbuhkan Iklim Usaha, melakukan Pengembangan Usaha, meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu pemberdayaan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang SALINAN Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia danberdomisili di Indonesia.
9.Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
10.Pengembangan Usaha adalahupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13.Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
17.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
19.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
22.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pemberdayaandan PengembanganUsaha Mikrobertujuan:

a.mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
d.mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.pendataan;
c.Pemberdayaan dan Pengembangan;
d.koordinasi dan pengendalian;
e.peran serta Masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 6

(1)Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDATAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mengoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data; dan
2. b.menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
(3)Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas Pelaku Usaha.
(4)Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
(3)Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 9

(1)Penyebarluasan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.pemberian akses;
2. b.pendistribusian; dan
3. c.pertukaran data.
(2)Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
(3)Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
(2)Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.penumbuhan iklim usaha;
2. b.Pemberdayaan dan Pengembangan usaha; dan
3. c.penyelenggaraan Inkubasi.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…