DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Unsur Perangkat Desa, Kekosongan dan Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Pansel Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Biaya Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. 4
11.Panitia Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pansel adalah Pansel yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.
12.Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/ atau ujian khusus.
13.Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
14.Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat.
15.Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16.Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.
17.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan hasil ujian.
19.Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
20.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5
24.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25.Hari adalah hari kerja.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(3)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(4)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB III

KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 6
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(5)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.
(6)Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kekosongan Perangkat Desa melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PANSEL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Pansel Perangkat Desa yang keanggotaannya berasal dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa.
(2)Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kekosongan.
(3)Pembentukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan setidak-tidaknya terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(4)Jumlah dan susunan Pansel disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa. 7
(5)Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada Pansel.

Pasal 5

(1)Apabila diantara Pansel ada yang berhalangan atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul Pansel dan persetujuan Kepala Desa.
(2)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Pansel Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk:

a.melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
b.menyusun dan mengajukan rencana biaya pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
c.melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
d.menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
e.melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan; dan
f.melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa.

BAB V

PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Proses penjaringan bakal calon Perangkat Desa meliputi:
1. a.pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
2. b.pendaftaran bakal calon Perangkat Desa. 8
(2)Pengumuman kekosongan jabatan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak dibentuk dan ditetapkannya Pansel.
(3)Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman.
(4)Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada pendaftar dan/atau pendaftar hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(5)Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak ada pendaftar, maka pendaftaran ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dibuka kembali dengan tahapan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Penetapan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta penundaan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman dan penundaan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Pansel.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan kepada Pansel, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan. 9

Pasal 9

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
3. c.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan adminstrasi.
(3)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
1. a.foto copi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
3. c.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
8. h.Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut: 10
1. a.bagi calon Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
2. b.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
3. c.mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
(2)Pengaturan mengenai status kepegawaian bagi TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD mengacu ketentuan yang berlaku pada institusi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…