DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK 2019-2039, Pelaksanaan dan pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Termasuk diatur juga mengenai pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3)
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); 3
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019-2039.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
9.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019- 2039 adalah dokumen pembangunan industri Kabupaten Pekalongan untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

BAB II

GAMBARAN KONDISI TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI FISIK DAERAH.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah:

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan 5
b.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategis dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, tangguh, terintegrasi, berdaya saing, berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri Unggulan Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2019-2039;
d.Pelaksanaan; dan
e.Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan pada Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), meliputi:
1. a.rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri; 6
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. e.pemberian insentif dan dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.penataan kegiatan industri yang berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, dapat membangun Kawasan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), terdiri dari:
1. a.industri makanan;
2. b.industri tekstil;
3. c.industri pakaian jadi;
4. d.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
5. e.industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; dan
6. f.industri barang galian bukan logam.
(2)Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah. 7

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Pekalongan khususnya terkait dengan pembangunan industri.

Pasal 9

(1)RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019-2039; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Strategi dan Program Pembanguan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten; dan
2. b.program dan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten meliputi: 8
  1. 1.penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten;
  2. 2.pengembangan perwilayahan industri;
  3. 3.pembangunan sumberdaya industri;
  4. 4.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
  5. 5.pemberdayaan industri.
(2)Program pembangunan Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan:
1. a.Tahap I, periode Tahun 2019 – 2023;
2. b.Tahap II, periode Tahun 2024 – 2028; dan
3. c.Tahap III, periode Tahun 2029 – 2039.

Pasal 11

(1)RPIK 2019-2039 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2019-2039 sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…