DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pengembangan pesantren, pendanaan, partisipasi masyarakat, koordinasi, kerja sama, monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat masih perlu diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah seperti fasilitasi dan pendanaan;
c.bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan fasilitasi pengembangan pesantren di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenPekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin 3 dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada Pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh Pesantren.
7.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8.Kiai, Uztads, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Hibah adalah pemberian barang, uang atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keadilan;
j.keberlanjutan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren. 4

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pesantren;
b.menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan
c.menunjang pengembangan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.fasilitasi pengembangan Pesantren;
b.pendanaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.koordinasi;
e.kerja sama; dan
f.monitoring dan evaluasi.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. 5
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian beasiswa bagi Santri dan pendidik.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
(2)Fasilitasi dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan.
(3)Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Kiai, pendidik, Santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan prasarana dan sarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.kerjasama program;
5. e.balai kesehatan Santri beserta kelengkapannya; dan/atau
6. f.pelatihan keterampilan. 6

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…