DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan huruf b ayat (2) Pasal 18, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (1) Pasal 26, perubahan ayat (4) Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 36.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat perlu upaya pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa Peraturanpaerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Pekalongan; BUPATIPEKALONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR 14 TAHUN2017 TENTANGHAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIFPIMPINANDAN ANGGOTADEWANPERWAKILAN RAI(YAT DAERAHKABUPATENPEKALONGAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR3 TAHUN2024 BUPATIPEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH ( SALINAN l 2

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856J;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70); 3

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan sebagaimana di.maksud pada ayat
(1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan perorangan dinas; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 18

Beberapa ketentuan d alam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATIPEKALONGAN

(1)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(2)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. 4

Pasal 24

3.Kententuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 23

2.Kententuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam bentuk uang dan 5

Pasal 26

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t: ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disecliakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

4.Kententuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah- negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Pasal 27

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3)huruf bdiberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ a tau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan pemmahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(1)Pimpinan atau AnggotaDPRDyang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 7

Pasal 33

8.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai beriku t: Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsecara bersamaan.

Pasal 28

7.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan AnggotaDPRD ProvinsiJawa Tengah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati. 8 Peraturan Daerah;
1. d.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
2. e.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan penyiapandanpenelaahan,c. pengkajian, ( 1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
3. a.penyelenggaraan rapat;
4. b.kunjungan kerja;

Pasal 36

9.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: diberikan uang jasa pengabdian. dan Anggota DPRD tidak hormat, tidak ketentuan peraturanhormat sesuai dengan perundang-undangan.

(5)Dalam hal Pimpinan diberhentikan dengan
1. b.masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
2. c.masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
3. d.masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
4. e.masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang represen tasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan 9 ~ ADITOMO HERJ,.AMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH: (3-94/2024) Diundangkan di Kajen pada tanggal 16 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Ditetapkan di Kajen pada tanggal 16 Mei 2024 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. memerintahkan mi dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Pera tu ran Daerah Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
1. f.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
(4)Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan Kepala Daerah sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, Kabupaten Pekalongan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebabkan maka perlunya penyelarasan dengan peraturan perundang- undangan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain mengenai ketentuan terkait sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR3 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR14 TAHUN2017 TENTANGHAKKEUANGANDAN ADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENPEKALONGAN Angka 3

Pasal 24

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik'' adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan 11 Ayat (4) Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…