DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Meliputi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. - Pendapatan Daerah: Rp2.368.802.648.818,47 - Belanja Daerah: Rp2.417.276.254.302,00 - Surplus/Defisit: (Rp48.473.605.483,53) - Pembiayaan Netto: Rp120.347.796.505,17 - SiLPA: Rp71.874.191.021,64 - Aset: Rp3.561.037.197.880,81 - Kewajiban: Rp73.609.485.243,15 - Ekuitas: Rp3.487.427.712.637,66

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.
5.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13.Perusahaan Daerah adalah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.LRA;
2. b.Neraca;
3. c.LAK;
4. d.LO;
5. e.LPSAL;
6. f.LPE; dan
7. g.CaLK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.pendapatan daerah Rp2.368.802.648.818,47
b.belanja daerah Rp2.417.276.254.302,00 surplus Rp 48.473.605.483,53
c.pembiayaan daerah:
1. 1.penerimaan Rp 120.347.796.505,17
2. 2.pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan netto Rp 120.347.796.505,17

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp82.282.818.161,53 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.451.085.466.980,00
2. 2.realisasi Rp2.368.802.648.818,47 selisih lebih Rp 82.282.818.161,53
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp154.157.009.183,00 (seratus lima puluh empat milia rseratus lima puluh tujuh juta sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.571.433.263.485,00
2. 2.realisasi Rp2.417.276.254.302,00 selisih lebih Rp 154.157.009.183,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp71.874.191.021,47) (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran urplus/defisit setelah perubahan Rp(120.347.796.505,00)
2. 2.realisasi Rp (48.473.605.483,53) selisih lebih Rp (71.874.191.021,47)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,17) (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 120.347.796.505,00
2. 2.realisasi Rp 120.347.796.505,17 selisih lebih Rp (0,17)
e.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,17 (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 120.347.796.505,00
2. 2.realisasi Rp 120.347.796.505,17 selisih lebih Rp (0,17)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 3.561.037.197.880,81
b.jumlah kewajiban Rp 73.609.485.243,15 jumlah ekuitas Rp 3.487.427.712.637,66

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp 100.347.796.505,17
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 283.487.001.425,47
c.arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp (331.960.606.909,00)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 20.000.000.000,00
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 0,00
f.saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 0,00 saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp 71.874.191.021,64

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.surplus kegiatan operasional
1. 1.jumlah pendapatan operasional Rp 2.231.698.079.540,54
2. 2.jumlah beban operasional Rp 2.032.526.043.715,75 jumlah surplus operasional Rp 199.172.035.824,79
b.jumlah defisit non operasional Rp (9.399.716.727,50)
c.jumlah defisit luar biasa Rp (1.547.578.000,00) surplus LO Rp 188.224.741.097,29

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 100.347.796.505,17
b.penggunaan SAL sebelumnya Rp 100.347.796.505,17 sub total Rp 0,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 71.874.191.021,64
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp 0,00 saldo anggaran lebih akhir Rp 71.874.191.021,64

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 3.312.625.598.697,49
b.surplus LO Rp 188.224.741.097,29
c.koreksi persediaan Rp 0,00
d.koreksi nilai aset tetap Rp (7.682.881.699,65)
e.koreksi lain-lain Rp (5.739.745.457,47)
f.ekuitas akhir Rp 3.487.427.712.637,66

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…