DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab IV Bentuk-Bentuk Kekerasan Bab V Hak-Hak Korban Bab VI Penyelenggaraan Perlindungan Bab VII Pemberdayaan Korban Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Partisipasi Masyarakat Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaran Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); jdih.pekalongankab.go.id 2
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64); jdih.pekalongankab.go.id 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan selaku instansi penyusun dan pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana. jdih.pekalongankab.go.id 4
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7.Perlindungan terhadap Gender adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
10.Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
11.Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, spikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
12.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan jdih.pekalongankab.go.id 5 bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
13.Pendamping adalah orang atau lembaga dan/atau badan yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
15.Pelayanan Medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap bagi korban.
16.Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
18.Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban kedaerah asal atau Negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
19.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20.Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21.Standar Pelayanan adalah Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajibandan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, tepat, mudah, terjangkau dan terukur.
22.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23.Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. jdih.pekalongankab.go.id 6
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi korban;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.perlindungan korban;
e.kelangsungan hidup ibu;
f.kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
g.penghargaan terhadap pendapat anak;
h.keterbukaan;
i.keterpaduan;
j.tidak menyalahkan korban;
k.memberdayakan;
l.kerahasiaan korban;
m.pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap laki-laki dan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk :
1. a.menyediakan data dan informasi tentang gender dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak; dan
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan. jdih.pekalongankab.go.id 7
(2)Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan meyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
1. a.mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur SKPD, Instansi, Lembaga, Organisasi Masyarakat, Masyarakat;
2. b.menyediakan sarana dan prasarana;
3. c.meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi.
6. f.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

(1)Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender antara lain
1. a.Kekerasan Fisik;
2. b.Kekerasan Psikis;
3. c.Kekerasan Seksual;
(2)Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak antara lain
1. a.Kekerasan Fisik;
2. b.Kekerasan Psikis;
3. c.Kekerasan Seksual;
4. d.Penelantaran;
5. e.Eksploitasi;
6. f.Perlakuan salah

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan jdih.pekalongankab.go.id 8 ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disebabkan karena :

a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
b.pemaksaan hubungan seksual;
c.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
d.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disebabkan karena :

a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar,baik fisik,mental,spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua.wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksploitasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disebabkan karena :

a.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ jdih.pekalongankab.go.id 9 reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmaterial; dan/atau
c.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan atau pencabulan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…