DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 Yang Meliputi encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten sekitar. Peraturan Daerah ini sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penetapan rencana jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025– 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan pada tanggal 18 Februari 2025 sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- undang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari:
1. a.visi, misi, dan program Bupati; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 5

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : gambaran umum Daerah;
3. c.bab III : visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV : program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.bab V : penutup.
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dari beberapa subbab antara lain subbab visi, misi, tujuan dan sasaran yang memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2025- 2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Bab VI Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, ADITOMO HERLAMBANG, SH Pembina Tingkat I NIP. 19680517 198903 1 009 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-129/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029 I. UMUM. RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Masa Bhakti Tahun 2025-2029, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi yaitu “Kabupaten Pekalongan Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Pekalongan menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Periode Tahun 2025-2029, maka RPJMD Tahun 2025-2029 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…